Opini

Menguji Kandidat Presiden

MESKIPUN dilakukan serentak dengan pemilihan anggota legislatif (pileg), keriuhan pemilu tahun ini lebih didominasi

Menguji Kandidat Presiden
Tribunnews

Oleh Muammar

MESKIPUN dilakukan serentak dengan pemilihan anggota legislatif (pileg), keriuhan pemilu tahun ini lebih didominasi oleh Pemilihan Presiden (Pilpres). Perhatian publik lebih mengarah kepada dua pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu pasangan Nomor Urut 01, Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) dan pasangan Nomor Urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno (Prabowo-Sandi).

Memasuki 2019 ini dapat dikatakan sebagai tahun star pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Maka, tidak heran apabila dunia perpolitikan di Tanah Air semakin memanas, baik yang mulai memaparkan visi misi maupun bermanuver politik. Di antara Pemilu serentak 2019, pilpres sebagai ajang perpolitikan yang paling tinggi dan paling dinanti publik, karena akan menentukan arah masa depan bangsa ini.

Hal ini menarik untuk dicermati dalam setiap pelaksanaan pilpres, yakni ajang debat publik bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Meskipun demikian, debat publik yang diselenggarakan oleh KPU, tidak seperti sebelumnya. Bahkan, mekanisme dan format debat yang di desain KPU sarat dengan politisasi, benarkah?

Momentum publik
Pertunjukan debat bagi pasangan capres/cawapres sebagai sebuah momentum untuk publik, tidak hanya mengetahui agenda kerja yang akan diterapkan apabila terpilih kelak, melainkan juga agar publik dapat menilai pasangan mana yang lebih cepat dalam merespons isu kebangsaan. Ini penting, mengingat dalam suatu negara, sesuatu terjadi selalu dengan tiba-tiba oleh karenanya publik membutuhkan pemimpin yang actual dan spontan dengan berbagai isu yang berkembang.

Sebelumnya, berbagai ide terhadap Debat Capres/Cawapres, ramai diperbincangkan publik dalam diskusi-diskusi di warung kopi. Ada yang mengusulkan agar debat menggunakan bahasa Inggris, tetapi tak sedikit pula yang menginginkan agar sebelum debat dimulai, para kandidat presiden di tes kemampuan membaca Alquran. Selain mekanisme dan format debat, publik juga mempertanyakan kualitas dan efektivitas debat.

Keraguan publik terhadap Debat Capres/Cawapres 2019 ini mulai dipertanyakan, tidak lain akan adanya tarik ulur terkait dengan mekanisme dan format debat. Sebagaimana yang kita ketahui, KPU membuat kebijakan kontroversial terhadap mekanisme dan format debat, dimana KPU akan menginformasikan terlebih dulu kisi-kisi pertanyaan yang akan ditanyakan dalam Debat Capres/Cawapres.

Padahal pada pemilu sebelumnya mekanisme debat tidak demikian, calon presiden dan calon wakil presiden tidak diberi kisi-kisi dari pertanyaan yang akan disampaikan. Politisasi terhadap mekanisme dan format Debat Capres/Cawapres 2019 ini semakin kental terlihat, manakala tim pemenangan salah satu calon mengusulkan agar penyampaian materi debat pun dapat diwakilkan dari tim sukses.

Adapun KPU menyatakan bahwa kesepakatan yang dibangun antara KPU dan kedua tim sukses capres/cawapres untuk memberi kisi-kisi dari pertanyaan kepada pasangan calon seminggu sebelum debat kandidat dilaksanakan adalah upaya untuk mengembalikan debat pada tujuan yang sebenarnya. Menjadi pertanyaannya, apakah sama antara debat publik dengan memaparkan visi misi oleh pasangan calon? Bukankah pemaparan visi misi, dapat pula disampaikan oleh tim sukses masing-masing kubu?

Keraguan public terhadap kualitas debat calon presiden dan calon wakil presiden kali ini semakin meningkat, hal ini dikarenakan ada dugaan keberpihakan pihak penyelenggara pemilu KPU, dirasakan dari apa yang disampaikan oleh KPU, bahwasanya pemberian kisi-kisi terhadap pertanyaan untuk debat. Tidak lain agar tidak adanya calon pasangan presiden yang dipermalukan.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved