Putusan DKPP tak Berdampak

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh akhirnya angkat bicara terkait persoalan kuota caleg 120 persen

Putusan DKPP tak Berdampak
SYAMSUL BAHRI 

* Terhadap Kuota Caleg 120 Persen

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh akhirnya angkat bicara terkait persoalan kuota caleg 120 persen partai lokal di Aceh yang menjadi pembahasan akhir-akhir ini. KIP menegaskan, putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Ketua KPU, Arief Budiman tidak berdampak kepada kuota caleg 120 persen di Aceh.

“Putusan DKPP kepada Ketua KPU itu tidak berdampak terhadap kuota caleg 120 persen, tidak ada kaitan apa pun dan tidak mengubah kuota caleg 120 persen untuk partai lokal yang telah ditetapkan. Jadi, kita sebenarnya tidak perlu merespons apa-apa terkait itu,” kata Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri dalam konferensi pers di Banda Aceh, Senin (14/1).

Namun belakangan, KIP Aceh menganggap perlu merespons, karena maraknya pemberitaan terkait putusan DKPP atas aduan salah seorang caleg DPRA, Imran Mahfudi pada awal Oktober 2018 lalu. Imran mengadukan Ketua KPU Arief Budiman karena menerbitkan dua surat terkait kuota caleg di Aceh pada pertengahan 2018 terkait jumlah kota caleg di Aceh.

“Ini sudah marak jadi pembertiataan, padahal putusan DKPP itu hanya peringatan kepada ketua KPU, tidak ada kaitan terkait jumlah kuota caleg 120 persen bagi partai lokal di Aceh. Jadi, bagi caleg di Aceh tidak perlu khawatir, kita tidak merevisi daftar calon tetap (DCT) yang sudah kita terbitkan,” kata Syamsul Bahri.

Sementara itu, Komisioner KIP Aceh Divisi Teknis Penyelenggaraan, Munawarsyah menegaskan, putusan DKPP itu sama sekali tidak menyangkut persoalan kuota caleg di Aceh 120 persen bagi partai lokal. Dan, KIP Aceh tidak akan melakukan revisi SK DCT yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu.

“DCT baru akan diubah atau dihapus jika ada caleg yang meninggal dunia, tidak memenuhi syarat, atau telah diberhentikan keanggotaannya oleh partai politik. Bahkan yang mengundurkan diri dari calon saja tidak kita coret, kecuali dia mundur dari partai politik,” kata Munawarsyah.

Terkait putusan DKPP kepada Ketua KPU, Arief Budiman, kata Munawarsyah, DKPP hanya menyatakan Ketua KPU melanggar etik karena mengeluarkan dua surat terkait kuota caleg di Aceh.

Surat pertama bernomor 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal syarat calon anggota DPRA dan DPRK yang diajukan kepada KPU kabupaten/kota memuat paling banyak 100 persen dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilhan. Surat itu ditujukan kepada ketua KIP kabupaten/kota di Aceh.

Setelah itu, KPU atas sanggahan DPRA saat itu, kembali mengeluarkan surat Nomor: 646/PL.01.4-SD/6/KPU/VII/2018 tertanggal 9 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua DPRA tentang jumlah pengajuan bakal calon anggota DPRA dan DPRK dari partai politik lokal paling banyak 120 persen pada setiap daerah pemilihan. Tindakan KPU saat itu dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum terkait aturan kuota caleg di Aceh.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh ternyata pada 10 Desember 2018 lalu mencoret seorang caleg DPRA dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) daerah pemilihan satu dalam daftar calon tetap (DCT). Caleg bernama Mahirul Athar itu dicoret karena tersandung kasus tindak pidana korupsi.

“Benar ada satu caleg dapil 1 dari PPP nomor urut 1 atas nama Mahirul Athar yang telah kita coret dari DCT. Yang barsangkutan kita coret dari dalam DCT pada 10 Desember 2018 karena sudah diputuskan bersalah oleh Mahkamah Agung sejak 2011, tapi baru ditahan 2018 ini,” kata Munawarsyah.

Dia menjelaskan, Mahirul Athar terlibat kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak, beberapa tahun yang lalu. Kasus tersebut inkrah pada Mahkamah Agung dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai terpidana dalam kasus rasuah tersebut.

“Kita juga lakukan proses klarifikasi ke PN dan mengakses putusan MA. Dan benar, yang bersangkutan belum menjalankan hukuman, baru tahun 2018 ini menjalankan hukuman setelah ditangkap,” kata Maunawarsyah.

Dalam konferensi pers kemarin, Ketua KIP Aceh bersama dua komisioner lainnya, Munawarsyah dan Akmal Abzal juga menyampaikan, jumlah pemilih Aceh dari kalangan tunagrahita (keterbelakangan mental) sebanyak 2.991 orang, tunadaksa 3.212 orang, tunarungu 1.965, tunanmetra 1.536, dan disabilitas lainnya sebanyak 1.897 orang. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved