Sejak Anies Larang PNS Parkir di Gedung DPRD DKI, Juru Parkir Ini Raup Rp 1,3 Juta Sehari

SERAMBINEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang para pegawai Pemprov parkir di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Sehingga mereka memanfaatkan parkir di sekitar Balai Kota seperti gedung Telkom, Multimedia, Lemhannas, Dewan Pers, Jalan Sabang, Jalan Jaksa dan Jalan Kebon Sirih.

Namun hal ini Justru disyukuri oleh Wawan, seorang Juru Parkir (Jukir) SD Kebon Sirih, sebab ia bisa meraup omzet hingga berlipat ganda.

 
"Baru hari ini pada parkir disini PNS-PNS Balai Kota," ujar Wawan di lokasi, Selasa (15/1/2019).

Sebelumnya tempat parkir ini hanya dipakai oleh orang tua untuk mengantar ataupun menjemput anaknya yang bersekolah di SD Kebon Sirih 01/03 Jakarta Pusat.

Ia pun mengaku tempat parkir yang berada persis di samping SD Kebon Sirih ini mampu menampung hingga 300 motor.

Sementara untuk sekali parkir dikenakan tarif sebesar Rp 5.000 permotor dengan batas waktu hingga pukul 21.00 WIB.

Dari pengakuannya, pada sore hari setelah para pegawai Pemprov pulang ia sudah mengantongi sekitar Rp 1,3 Juta. Padahal sebelumnya dalam sehari pendapatan maksimalnya hanya Rp 200.000.

"Ini udah 1.3 (juta)-an lah, biasanya cuma dua ratusan aja," ungkap Wawan.

Diketahui hal ini adalah dampak dari pencabutan subsidi Parkir IRTI Monas yang sebelumnya mobil dikenakan Rp 66.000 menjadi Rp 550.000 perbulan, sementara motor dikenakan Rp 22.000 menjadi Rp 352.000 perbulan.

Trotoar di Jalan Kebon Sirih Jadi Tempat Parkir

Larangan parkir serta ketatnya penjagaan Petugas Keamanan Dalam (Pamdal) Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memicu aksi nekat para pegawai Balaikota DKI Jakarta.

Mereka pun memarkirkan kendaraannya di atas trotoar dan pinggir jalan.

Pemandangan tersebut seperti yang terlihat di Jalan Kebon Sirih Raya, tepatnya sebelum Gedung DPRD DKI Jakarta.

Berbaur dengan barisan sepeda motor milik ojek, para pegawai terlihat mencoba meninggalkan sepeda motornya.