‘Kura-Kura Berjanggut’ Isi Orasi Kebudayaan

Novel ‘Kura-Kura Berjanggut’ (KKB) karya Azhari Aiyub mengisi orasi kebudayaan ke-5. Acara bertema

‘Kura-Kura Berjanggut’ Isi Orasi Kebudayaan
SERAMBINEWS.COM/Facebook Agus Wandi
Membaca Novel Kura-kura Berjanggut karya Azhari Aiyub di sela ekspedisi Antartika. 

BANDA ACEH - Novel ‘Kura-Kura Berjanggut’ (KKB) karya Azhari Aiyub mengisi orasi kebudayaan ke-5. Acara bertema `Sejarah, janggut, bayang, dan bunyi Aceh’ itu berlangsung di Gedung AAC Dayan Dawood Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh, Selasa (15/1).

Acara tersebut dihadiri 100-an peserta yang diselenggarakan oleh Poros Darussalam, sebuah kumpulan pusat studi, pusat penelitian, dan organisasi non pemerintah. Azhari memaparkan kilas balik dunia sastra saat zaman orde baru, di mana manusia tidak bisa membedakan masa lalu sebagai propaganda dan masa lalu sebagai ilmu pengetahuan. Selama 32 tahun, rezim itu berhasil mengasingkan kehidupan intelektual dalam arena politik. Sehingga sedikit sekali karya sastra yang ditulis berdasarkan pemahaman yang cukup jelas soal politik.

Ia mengungkapkan, fiksi karyanya menyamarkan sejarah, sebagaimana acuan yang digunakan pada masa orde baru. Prinsip ini dianggap paling tepat berhadapan dengan teks propaganda yang zaman itu disebarkan secara luas melalui lembaga pendidikan, seni, dan museum.

“Saya berusaha keras menyelamatkan fiksi ini sebagai suatu propaganda jenis lain, yang harus kita pandang sama berbahayanya dengan buku-buku yang dikarang oleh junta militer untuk cuci otak massal. Saya tidak tahu apakah saya berhasil melalui ujian ini. Tapi satu hal, saya telah gagal untuk membuat pembaca `Kura-kura berjanggut’ untuk berhenti bertanya, apakah yang kamu tulis itu sejarah? Apakah yang kamu tulis benar-benar terjadi? Apakah tokoh-tokoh yang kamu maksud merujuk kepada atau meniru tokoh tertentu?,” papar Azhari Aiyub yang juga pendiri Komunitas Tikar Pandan dan Sekolah Menulis Dokarim itu.

Sampai sekarang, Azhari mengaku tidak mengerti dan karena itu tak masuk akal, mengapa para penulis cerita picisan pada zaman orde baru perlu membubuhi sangkalan dalam novel mereka: cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Dalam dunia masyarakat yang secara jelas membedakan antara kenyatan dengan rekaan, penyangkalan (disclaimer) tersebut bukan hanya tidak perlu, tapi juga anakronis.

Azhari menegaskan, hal itu bukan hanya menghina nalar pembaca, tapi juga menunjukkan bahwa fiksi tidak eksis. Penyebabnya pertama, bisa karena negara mengatur masyarakatnya dengan cara sensor dan kedua, ketakutan warga negara untuk berani menciptakan sesuatu.

Selanjutnya, tambah Azhari, maka pada masa darurat militer mengisolasi Aceh, pers melahirkan karya jurnalistik paling buruk dalam sejarah reformasi 1998. Fiksi menjadi bagian embedded journalism yang penuh teror. Para wartawan menulis tentang kebenaran dari operasi tersebut, dengan cara berlindung di balik rompi anti peluru yang diberikan oleh penguasa darurat militer.

“Bagaimana kita mampu memamah surat kabar saat itu, karena isinya bukan hanya sampah propaganda, tapi sejatinya adalah bangkai manusia yang dibunuh secara keji. Sama seperti kita tidak makan ikan laut menyusul tenggelamnya KM Gurita di Teluk Sabang, karena isi perut ikan penuh dengan bangkai manusia,” imbuh Azhari.(rul)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved