Lima Caleg DPRK Aceh Timur Langgar Administrasi Pemilu

Lima calon anggota legislatif (caleg) DPRK Aceh Timur dinyatakan secara sah melanggar administrasi pemilu

Lima Caleg DPRK Aceh Timur Langgar Administrasi Pemilu
SERAMBINEWS.COM/SENI HENDRI
Petugas KIP dan Panwaslu melakukan verifikasi berkas bacaleg yang diajukan partai ke KIP Aceh Timur, di Kantor KIP setempat di Peureulak 

* Tidak Dicoret dari Daftar Calon Tetap

BANDA ACEH - Lima calon anggota legislatif (caleg) DPRK Aceh Timur dinyatakan secara sah melanggar administrasi pemilu oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh karena masih menjabat sebagai anggota Majelis Pendidikan Aceh Timur, menerima honorarium dari keuangan negara, dan tidak menyerahkan surat pengunduran diri saat mendaftar sebagai caleg di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur.

Kelima caleg dimaksud adalah Ir H Kasad dan M Saleh SPd dari Partai Golkar, H Anwar Abdullah (PBB), Drs Alwi Iba (PPP), dan Nurdin dari Partai Aceh. Mereka menjadi terlapor 1 hingga terlapor 5 dalam perkara yang didapati dan dilaporkan oleh Ketua dan Anggota Panwaslih Aceh Timur beberapa waktu lalu.

Para caleg ini diadili oleh Majelis Pemeriksa Panwaslih Aceh dalam sidang putusan penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan perkara nomor registrasi 001/TM/PL/ADM/PROV/01.00/I/2019 di Kantor Panwaslih Aceh di Banda Aceh, Selasa (15/1).

Sidang tersebut diketuai oleh Komisioner Panwaslih, Marini dengan anggota sidang, Faizah (Ketua Panwaslih Aceh), Nyak Arief Fadhillah Syah, Zuraida Alwi, dan Fahrul Rizha Yusuf yang masing-masing merupakan komisioner Panwaslih Aceh. Bertindak sebagai sekretaris pemeriksa, Mahdi, sidang itu digelar terbuka untuk umum.

“Mengadili, mengabulkan temuan penemu untuk sebagian dan menolak selebihnya. Menyatakan terlapor 1 sampai dengan terlapor 5 secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu,” demikian antara lain bunyi putusan pada point ke-1 dan point 3 yang dibacakan oleh Ketua Majelis, Marini.

Amaran putusan setebal 35 halaman itu dibacakan secara bergantian oleh majelis pemeriksa. Sidang itu dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwaslih Aceh Timur selaku penemu dan pelapor perkara tersebut. Sedangkan pihak terlapor, hanya dihadiri oleh terlapor 4 dan 5, yakni Anwar Abdullah dan Nurdin. Tiga terlapor lainnya diwakili kuasa hukum mereka.

Seperti diberitakan, informasi awal tentang adanya pelanggaran administrasi itu diketahui pada 20 November 2018. Oleh Ketua Panwaslih Aceh Timur, Maimun dan empat anggota lainnya, Muhammad Jafar, Saifullah, Iskandar Agani SE, dan Musliadi S Pd melakukan investigasi dan klarifikasi. Dan ditetapkan menjadi temuan pada 27 Desember 2018.

Panwaslih Aceh Timur juga melengkapi bukti-bukti untuk memperkuat temuan mereka. Di antara bukti yang dilampirkan adalah, salinan foto copy surat keputusan Bupati Aceh Timur tentang penetapan pengurus MPA periode 2015-2020, foto struktur MPA, dan foto copy daftar penerimaan honorarium MPA Aceh Timur bulan Juli-September 2018.

Sidang untuk perkara itu telah digelar lebih kurang sebanyak 4 kali, sidang pendahuluan, sidang mendengarkan jawaban, penyampaian bukti-bukti, dan terakhir sidang putusan, kemarin.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved