Opini

Bencana Politik Pilpres 2019

AKHIR-AKHIR ini, Indonesia secara tidak langsung kembali diajak mengevaluasi kebijakan penanganan dan

Bencana Politik Pilpres 2019
Grafis Tribunwow/Kurnia Aji Setyawan
Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Joko Widodo - Maruf Amin 

Oleh Zulfata

AKHIR-AKHIR ini, Indonesia secara tidak langsung kembali diajak mengevaluasi kebijakan penanganan dan pengelolaan risiko bencana alam, seperti gempa, tsunami dan likuifaksi Palu-Donggala dan tsunami Selat Sunda. Seiring dengan itu, Indonesia juga dihadapkan dengan kerawanan bencana politik sebagai bias dari konstelasi politik mendekati Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Memahami akibat bencana alam (natural disaster) tidak jauh berbeda dengan memahami akibat bencana politik, sebab kedua tipe bencana tersebut sama-sama merusak mental dan struktur sosial di Indonesia.

Hadirnya kajian ini, mencoba untuk menguraikan tentang pentingnya menumbuhkan kesadaran publik terkait akibat bencana politik, tanpa melupakan kesadaran soal natural disaster. Belajar dari tata pengelolaan bencana di Jepang, persoalan korban akibat bencana di Indonesia sejatinya tidak semata-mata terjadi karena faktor alamiah (natural). Melainkan jumlah korban bencana alam di Indonesia dapat diminimalisir ketika daya kesadaran terkait bencana dari pihak pemerintah dan rakyat, sama-sama cepat tanggap soal menghadapi bencana dengan dimodali kecanggihan sains dan teknologi, serta kearifan lokal di beberapa daerah atau negara lain.

Benar bahwa persoalan bencana sesungguhnya kehendak Allah Swt, namun demikian bukan berarti melupakan peran dan usaha umat manusia. Dalam hal ini, bencana sejatinya juga merupakan peristiwa sosial, baik itu bencana alam maupun bencana politik. Pengertian bencana yang dimaksudkan dalam tulisan ini merupakan suatu peristiwa sosial yang secara langsung maupun tidak langgsung tidak mampu beradaptasi dengan situasi sosial setempat. Sehingga bencana politik diartikan sebagai suatu peristiwa politik yang tidak mampu beradaptasi dengan situasi kemaslahatan bangsa Indonesia saat ini.

Hingar-bingar politik yang ditampilkan pelaku dan pengamat politik negeri masa kini, justru lebih menampilkan perbedaan dan pembelaan secara berlebihan. Rakyat dipertontonkan oleh sikap intoleransi politik antar elite dalam negeri. Terkadang perilaku tak menjunjung tinggi persatuan politik merasa bangga dipraktikkan oleh anggota-anggota terhormat seperti anggota DPR dan MPR yang selalu diundang pada beberapa stasiun televisi nasional.

Beda dukungan politik
Gejala-gejala bencana politik terlihat dari maraknya penyebaran hoaks (berita bohong), gemar mengumbar kebencian di media sosial (medsos), hingga mempertajam permusuhan karena beda dukungan politik. Sungguh kita masih menunggu waktu yang panjang agar memperoleh status pendewasaan politik bagi publik negeri ini. Bila kesadaran politik yang bermartabat belum mampu menjadi karakter warga bangsa dalam negara, maka selama itu pula benih-benih bencana politik terus tersemai dan seakan menunggu datangnya “tsunami” politik yang akan melanda Tanah Air tercinta ini.

Akibat bencana politik tidak hanya mampu merusak infrasrtuktur dan mental kemanusiaan masa kini, bencana politik juga menitipkan budaya dan ideologi politik para generasi politik selanjutnya yang mengganggap bahwa politik hanya sebatas persoalan siasat untuk meraih kekuasaan. Tumbuhnya mental hipokrit, populis, pesimis ketika menatap masa depan bangsa adalah beberapa rangkaian dari bentuk bencana politik itu sendiri.

Transformasi citra politik dari era reformasi hingga masa kini terkesan hanya beganti wajah, seolah-olah reformasi telah mencapai otoritas politik kerakyatan. Tetapi kini penguasa pemilik modal justru semakin kuat setelah perjuangan reformasi dianggap sukses. Demikian halnya dengan pola untuk menilai prestasi politik seorang presiden yang dapat dibolak-balik oleh berbagai fitnah politik dari pihak oposisinya. Sehingga masa kini sulit menentukan prestasi apa yang telah diciptakan oleh seorang presiden, sementara itu, setiap produk politik erat kaitannya dengan daya kekuatan koalisi beberapa partai politik yang menajdi dapurnya suatu kekuasaan.

Seyogianya, tidak ada prestasi politik secara tunggal yang diinisiasikan oleh seorang presiden, melainkan didukung oleh koalisi parpolnya presiden. Dengan demikian, dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia saat ini, sesungguhnya kekuasaan negara sangat tergantung pada koalisi parpol yang sedang berkuasa. Terkait tentang koalisi parpol, apakah otoritas koalisi parpol merupakan bagian dari pemicu bencana politik itu sendiri? dan apakah kebijakan presidential trheshold juga wajah lain dari bencana politik bagi generasi politik di masa yang akan datang?

Untuk menjawab dua pertanyaan besar di atas tentunya membutuhkan berbagai analisa politik secara valid dan fokus. Sebab permasalahan terjadinya bencana politik atau tidaknya sangat tergantung pada pemangku kekuasaan yang bersemayam di balik koalisi parpol yang berkuasa. Beda halnya dengan kebisingan kontestasi politik pilpres yang tak lama lagi mencapai hari puncak. Berbagai prasangka dan fitnah politik terus bergantanyangan untuk meraih simpati rakyat. Para tim sukses (timses) terus bekerja bagai proses kaca mata kuda, rakyat yang telah mendukung pasangan calon (paslon) dari timses terus diperkuat agar bertambah yakin. Rakyat yang tak berpihak atau masih ragu, disiasati dengan berbagai cara untuk memihak ajakan para timses.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved