26 RS Terima Lagi Pasien BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Banda Aceh melanjutkan kerja sama dengan 26 rumah sakit

26 RS Terima Lagi Pasien BPJS
IST

BANDA ACEH - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Banda Aceh melanjutkan kerja sama dengan 26 rumah sakit (RS) dan klinik utama, meliputi wilayah kerja Kota Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar, Pidie, dan Pidie Jaya.

Kelanjutan kerja sama itu menjadi penting bagi BPJS Kesehatan karena bertujuan untuk memastikan masyarakat dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mendapatkan akses layanan kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Aldiana, kepada Serambi di Banda Aceh, Kamis (17/1). Menurutnya, tahun ini BPJS Kesehatan Banda Aceh melanjutkan kerja sama dengan 26 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), meliputi rumah sakit dan klinik utama yang terdiri atas 15 RS dan klinik utama di Kota Banda Aceh. Lalu, ada dua RS di Sabang, dua RS dan satu klinik di Aceh Besar, serta lima RS di Pidie. Satu RS lagi di Pidie Jaya.

“Di dalam proses kerja sama dengan BPJS Kesehatan rumah sakit harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan, salah satunya rumah sakit sudah terakreditasi,” kata Aldiana.

Hal tersebut, menurutnya, bertujuan memberikan kepastian dan akses pelayanan kesehatan yang bermutu serta berkesinambungan kepada peserta program JKN-KIS.

Sebelumnya, lanjut Aldiana, untuk wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, ada sejumlah rumah sakit yang belum terakreditasi sehingga kerja sama baru bisa dilanjutkan apabila telah merujuk sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun, seiring dengan keluarnya rekomendasi dari Menteri Kesehatan yang memberikan batas waktu enam bulan bagi seluruh rumah sakit itu untuk bisa mendapatkan akreditasi sehingga semua ketentuan itu dapat dilalui.

“Alhamdulillah, sesuai batas waktu yang ditentukan, rumah sakit yang sebelumnya belum terakreditasi, semuanya sedang dalam proses mendapatkan akreditasi. Kerja sama dapat dilanjutkan dengan BPJS Kesehatan tahun ini dengan harapan pelayanan kesehatan kepada peserta dan masyarakat akan terus berkelanjutan,” sebut Aldiana.

Rekomendasi dari Menteri Kesehatan itu disambut positif para pihak, terutama rumah sakit yang selama ini belum mendapatkan akreditasi, lanjut Aldiana. Rasa syukur tersebut, salah satunya disampaikan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Cempaka Az-Zahra Banda Aceh, Iziddin Fadhil, ke pihaknya. “Menurut Pak Iziddin Fadhil, RSIA Cempaka Az-Zahra sedang dalam proses akreditasi, berdasarkan masukan dan bimbingan yang difasilitasi Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) ada beberapa hal yang disesuaikan dengan standar akreditasi rumah sakit sehingga kelanjutan kerja sama dengan BPJS Kesehatan bisa dilanjutkan kembali,” kutip Aldiana.

Masih mengutip keterangan Iziddin Fadhil, Aldiana menyebutkan, komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat dan peserta JKN-KIS menjadi komitmen RSIA Az-Zahra. Lalu, hal itu ungkap Aldiana, juga menjadi komitmen semua pihak, terutama rumah sakit yang memiliki kesempatan memperoleh akreditasi.

Ia juga menjelaskan akreditasi rumah sakit merupakan sebuah kewajiban. “Tujuan akreditasi itu sendiri adalah untuk menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik, sesuai dengan prinsip keselamatan pasien dan juga fungsi rumah sakit berjalan dengan baik,” demikian Aldiana.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Banda Aceh, Aldiana juga menerangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 yang menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek. Di antaranya yang perlu diketahui publik adalah tentang pendaftaran bayi yang baru lahir.

Aldiana mengatakan, di dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak lahir. Aturan itu, mulai berlaku 3 bulan sejak Perpres tersebut diundangkan.

“Jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI. “Untuk bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya, yaitu proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender. Setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan. Karenanya, kami imbau para orang tua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS agar proses pendaftaran dan penjaminan sang bayi lebih praktis,” demikian Aldiana. (mir)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved