DPRK: Perlu Komitmen dalam Mengelola Sampah

Anggota DPRK Banda Aceh, Mukminan menyampaikan, perlu adanya komitmen dari pemerintah dalam hal pengelolaan

DPRK: Perlu Komitmen dalam Mengelola Sampah
Puluhan truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Besar serta truk milik Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, tertahan di pintu masuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) TePAT SaReA, Blangbintang, Aceh Besar 

BANDA ACEH - Anggota DPRK Banda Aceh, Mukminan menyampaikan, perlu adanya komitmen dari pemerintah dalam hal pengelolaan sampah, menjaga kebersihan dan lingkungan. Karena penghargaan Adipura menjadi tolak ukur sejauhmana komitmen pemerintah dalam hal tersebut.

“Saya kira kembali ke komitmen pemerintah. Kita ambil contoh bagaimana Ridwan Kamil pada 2016 menggerakkan 6.000 tenaga kebersihan di Bandung. Sebanyak 1.500 orang menjaga kebersihan jalan, 1.500 orang lagi menjaga kebersihan got-got dan saluran. Jadi artinya, kalau ada komitmen dari pemerintah ini suatu hal yang tidak sulit. Kenapa? karena pemerintah punya instrumen anggaran,” jelas Mukminan saat menjadi narasumber tamu by phone dalam talkshow Radio Serambi FM, Kamis (17/1), membahas Salam (Editorial) Harian Serambi Indonesia berjudul ‘Yang Penting Sampah tak Menumpuk di Permukiman’.

Hadir sebagai narasumber internal dalam talkshow bertajuk Cakrawala itu adalah Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bukhari M Ali yang dipandu host, Dosi Elfian. Menurut Mukminan, Adipura penting bagi suatu kota karena dapat menjadi nilai jual tersendiri bagi Banda Aceh. “Ada nilai tawar Banda Aceh dibandingkan dengan daerah lain. Apabila ingin menggiatkan pariwisata, Adipura ini dapat menjadi simbol untuk menjadi daya dukung semakin banyaknya wisatawan yang datang ke Banda Aceh,” katanya.

Ia melihat intensitas keluhan masyarakat terhadap faktor sampah agak tinggi dalam beberapa bulan ini. Artinya, ada yang tidak beres dan menurutnya, ada sedikit penurunan dalam menjaga sampah oleh pemerintah kota.

Disamping itu, Mukminan juga menyampaikan ruang terbuka hijau termasuk menjadi bagian dari penilaian Adipura, dan oleh pemerintah ruang terbuka hijau belum terpenuhi sebesar 30 persen seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang.

Dikatakan, ruang terbuka hijau di Banda Aceh masih perlu diperbanyak dengan adanya taman tematik. Seperti taman burung, taman hewan, taman bunga yang pengelolaannya seperti kota-kota besar.

“Yang agak ironis sudah lahannya tidak terpenuhi kemudian semakin sempit dengan bangunan-bangunan yang sudah merubah kota. Seperti Taman Sari, dan beberapa tempat lainnya,” demikian Mukminan.(una)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved