KontraS Aceh: Capres belum Komit Tuntaskan Kasus HAM

Debat calon presiden dan wakil presiden yang disiarkan langsung sejumlah televisi swasta, Kamis (17/1) malam

KontraS Aceh: Capres belum Komit Tuntaskan Kasus HAM
MASYARAKAT perwakilan korban Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh melakukan aksi pada peringatan 16 tahun pencabutan DOM di depan Kantor Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) di kawasan Peuniti, Banda Aceh, Kamis (7/8). Mereka menuntut Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti temuan Komnas HAM terkait pelangaran hak asasi manusia pada masa konflik Aceh. SERAMBI/M ANSHAR 

BANDA ACEH - Debat calon presiden dan wakil presiden yang disiarkan langsung sejumlah televisi swasta, Kamis (17/1) malam, dinilai belum menunjukkan gagasan baru kedua pasangan calon. Visi misi dan program yang disampaikan dinilai tak ubah seperti debat capres/cawapres pada Pemilu 2014 lalu.

Salah satu sorotan terkait isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu yang terjadi di Indonesia, terutama di Aceh. Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra, yang diwawancarai Serambi, Jumat (18/1) mengatakan, kedua capres belum menunjukkan komitmen tinggi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

“Kita lihat debat semalam (malam kemarin), isu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tidak muncul. Yang muncul hanya konsep HAM dan apa yang akan dilakukan ke depan. Kita lihat belum ada komitmen sedikitpun dari kedua calon untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu,” kata Hendra.

Dia menyayangkan tidak ada capres yang komit menyampaikan gagasan untuk menuntaskan peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu. Padahal, isu tersebut selalu saja digoreng jelang pemilu. “Isu pelanggaran HAM ini kita lihat selalu menjadi isu politik setiap lima tahun sekali. Tapi dalam debat kita tidak melihat isu ini dibahas atau ditanya secara detail,” katanya.

Oleh karena itu, dari hasil debat itu, KontraS Aceh khawatir, siapapun presiden terpilih nanti, penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu tetap menjadi isapan jempol belaka alias tidak pernah akan diselesaikan. “Selama ini juga begitu, negara belum hadir untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut,” kata Hendra.

Salah satu alasan mengapa kasus pelanggaran HAM tak tuntas, kata Hendra, karena selama ini pemerintah seperti memberi ruang bagi para pihak yang terduga melakukan pelanggaran HAM di masa lalu dalam pengambilan kebijakan politik. “Hasil analisa kita seperti itu, mereka masih dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan politik. Sehingga kalau itu masih terjadi apapun hasil ke depan kita masih khawatir dengan penyelesaain pelanggaran kasus HAM masa lalu,” sebut Hendra.

Di antara kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang harus jadi PR presiden terpilih lanjut Hendra, seperti pelanggaran HAM berat di Aceh, Wamena, Tri Sakti, termasuk penghilangan paksa 13 aktivis. Untuk Aceh sendiri, ada lima kasus yang telah ditangani Komnas HAM, kasus Simpang KKA, Rumoh Geudong, Jambo Keupok, Bumi Flora, dan penghilang paksa yang terjadi di Aceh.

“Dari lima itu, tiga kasus sudah selesai berkasnya oleh Komnas HAM, Jambo Keupok, Simpang KKA, dan Rumoh Geduong, sudah dilimpahkan ke Jaksa Agung. Tapi berkasnya dikembalikan lagi ke Komnas HAM, katanya tidak cukup unsur. Di sini lah maksud kami negara harus hadir menyelesaikan kasus ini,” pungkas Hendra Saputra.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved