Pembangunan PLTU Nagan Disorot

LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menyorot lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Pembangunan PLTU Nagan Disorot
PLTU Nagan 

* Berada di Zona Konflik Tapal Batas

BANDA ACEH - LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menyorot lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3 dan 4 Nagan Raya berkapasitas 2x200 MW karena berada pada zona konflik tapas batas antara Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat. Untuk itu, Walhi meminta Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT mempertimbangkan kembali penerbitan izin lingkungan proyek bernilai Rp 8 triliun lebih dengan luas lahan yang dibutuhkan sekitar 30 hektare tersebut.

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur menyampaikan, fakta itu terungkap saat membahas dokumen Analisis Dampak Mengenai Lingkungan (Amdal) pembangunan PLTU 3 dan 4 Nagan Raya oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Jumat (18/1). “Walhi Aceh sebagai salah satu anggota KPA menemukan sejumlah fakta yang harus menjadi pertimbangan bagi Plt Gubernur Aceh sebelum menerbitkan izin lingkungan pembangunan PLTU 3 dan 4 Nagan Raya berkapasitas 2x200 MW,” katanya.

Sekedar informasi, PLTU ini berada di belakang PLTU Nagan Raya yang ada sekarang. Pembangkit listrik yang berbahan bakar batu bara ini dikerjakan PT Meulaboh Power Generation dengan target bisa beroperasi pada tahun 2021 mendatang.

Menurut Muhammad Nur, dalam dokumen Amdal tidak ditemukan informasi terkait kesepakatan pilar batas utama (PBU) pada zona kegiatan. Padahal, lokasi kegiatan berada pada garis abu-abu perbatasan dua kabupaten tersebut. “Ini akan berpotensi terjadi konflik di tengah masyarakat. Setidaknya, ada dua desa yang bersinggungan langsung yaitu Desa Suak Puntong, Kabupaten Nagan Raya dan Desa Peunaga Cut Ujong, Kabupaten Aceh Barat,” ungkap Muhammad Nur.

Sementara itu, selain persoalan tapal batas, Walhi Aceh juga menemukan fakta bahwa sudah ada kegiatan fisik di lapangan sebelum ada izin lingkungan. Lokasi kegiatan merupakan lahan gambut, sehingga Walhi Aceh dalam sidang Amdal mempertanyakan hasil sondir tanah. Begitu juga halnya terkait kesesuaian tata ruang, tukas M Nur, dalam rekomendasi kesesuaian tata ruang oleh Bappeda Nagan Raya Nomor 050/184/2018 yang menyatakan sesuai RTRW Kabupaten Nagan Raya di mana lokasi dimaksud diperuntukkan untuk kawasan industri menengah dan besar. “Namun, dari hasil overlay dalam peta RTRW, lokasi rencana PLTU sebagian besar berada di lahan perkebunan,” bebernya.

Bahkan, ungkap dia, lokasi kegiatan yang diusulkan dalam dokumen Amdal berbeda dengan lokasi yang disetujui dalam Kerangka Acuan (KA) Amdal tahun 2015 berdasarkan persetujuan oleh Komisi Penilai Amdal Kabupaten Nagan Raya dengan Nomor 660/018/BLHK/VI/2015.

“Untuk itu, kita minta kepada Ketua KPA Aceh untuk tidak menerbitkan izin lingkungan dan izin-izin lain sebelum berbagai dokumen pendukung disusun. Di antaranya izin pemanfaatan lahan gambut, komitmen mendukung perbaikan ekonomi warga, dan jaminan penerimaan tenaga kerja mencapai 430 jiwa sesuai isi Amdal. Bila dilihat dari kondisi dan fakta yang ada, pembangunan PLTU 3 dan 4 Nagan Raya berpotensi terjadi persoalan hukum di kemudian hari,” pungkasnya.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved