Penuntasan Debu Batu Bara Mendesak

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra mengungkapkan, kekecewaannya terhadap Pemerintah

Penuntasan Debu Batu Bara Mendesak
SERAMBITV.COM
Warga Desa Krueng Ceukoe, Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, memblokir badan jalan di lokasi penambangan batu bara milik PT Bara Energi Lestari (PT BEL), Minggu (16/9/2018). 

* Pemerintah Diminta Serius

MEULABOH - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra mengungkapkan, kekecewaannya terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat dan Pemerintah Aceh yang dinilai belum serius menyelesaikan sejumlah persoalan yang dialami warga di sekitar perusahaan batu bara PT Mifa Bersaudara. Padahal, penuntasan permasalahan tersebut cukup mendesak karena menyangkut kelayakan hidup warga setempat

“Kami meminta pemerintah serius. Gagal dengar pendapat di DPRK pada Rabu lalu, menimbulkan kekecewaan warga, terutama korban debu batu bara,” tukas Edy dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (18/1).

Menurut Edy, jika pertemuan itu tidak gagal, sebenarnya ada tiga hal yang perlu disikapi dan dituntaskan segera. Selain debu batu bara di Desa Peunaga Cut Ujong, rincinya, juga ada problema penyerapan tenaga kerja lokal, serta bekas galian tambang batu bara yang perlu direklamasi.

“Namun, sangat disesalkan pihak ESDM Aceh, DLHK Aceh, da Dinas Tenaga Kerja Aceh, serta pihak terkait di Pemkab Aceh Barat terkesan kurang merespons serius. Padahal, dengan adanya pertemuan dapat diselesaikan apa yang menjadi temuan rim Pansus DPRK,” tukasnya.

GeRAK mengungkapkan, Pemkab Aceh Barat pernah menyebutkan bahwa Bupati sudah menurunkan tim untuk mengkaji berbagai permasalahan masyarakat yang tinggal di kawasan Desa Peunaga Cut Ujong. Terutama persoalan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PT Mifa Bersaudara. Namun disayangkan, ucapnya, hingga kini pihak Pemkab terkesan tidak menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat hasil kajian tim tersebut.

Dia menegaskan, GeRAK Aceh Barat mendukung penuh upaya penyelesaian persoalan debu batu bara yang berada di area permukiman penduduk dengan stockpile milik PT Mifa Bersaudara tersebut. “Langkah yang akan dilakukan oleh ESDM dan Pemkab untuk mengkaji kembali keberadaan stockpile dengan mengacu kepada Amdal, tidak boleh ditunda lagi. Kita berharap proses penyelesaian ini tidak ada pihak yang dirugikan, dan tentunya berkeadilan,” pungkasnya.

Belum Menanggapi
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Barat, Mulyadi SHut yang dihubungi Serambi beberapa kali ke nomor handphonenya, tadi malam, untuk mengklarifikasi terkait soal debu batu bara yang disorot GeRAK, belum memberikan komentar. Ketika dihubungi, handphone Mulyadi tersambung, tetapi tidak diangkat.

Sedangkan, Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE yang ditanyai secara terpisah, tadi malam, mengaku DPRK sudah menjadwal ulang pertemuan dengan sejumlah dinas teknis di Pemerintah Aceh dan PT Mifa Bersaudara pada Rabu (23/1) mendatang. Ramli mengungkapkan, ada sejumlah hal yang akan dibahas untuk diselesaikan terkait debu batu bara, bekas galian tambang, serta soal tenaga kerja lokal Aceh Barat. “Kita berharap temuan Pansus DPRK dapat disikapi,” pungkasnya.(riz)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved