Mahasiswa Tolak Kebun Sawit

Sebanyak 93 organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Peduli Air

Mahasiswa Tolak Kebun Sawit
MUHAMMAD NUR

LHOKSUKON – Sebanyak 93 organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Peduli Air, menolak pembukaan lahan baru perkebunan kelapa sawit di Aceh Utara. Karena, hal tersebut bertentangan dengan Instruksi Bupati Nomor 548/INSTR/2016 tentang moratorium perkebunan sawit, dan berdampak terhadap lingkungan.

Untuk itulah, perusahaan yang sedang membuka lahan baru di kawasan Sawang supaya segera menghentikan aktivitasnya. Penolakan itu disampaikan 93 organisasi dalam konferensi pers seusai diskusi ilmiah tentang menakar ancaman penanaman sawit di hulu sungai, di Gedung ACC Unimal Cunda Lhokseumawe, kemarin.

“Instruksi Bupati Aceh Utara Nomor 548/INSTR/2016 tentang moratorium perkebunan sawit di Aceh Utara, mengisyaratkan tidak ada penambahan lahan sawit baru di kawasan itu. Namun, hiruk pikuknya politik menyebabkan pemangku kepentingan kecolongan,” ungkap Koordinator Aliansi Mahasiswa Peduli Air, Maimun Samudera dalam siaran pers yang diterima Serambi kemarin.

Disebutkan, kecolongan tersebut karena ketidakcermatan Pemkab. Saat ini, sudah ada lahan sawit baru dalam tahap land clearing dan penanaman di kawasan Sawang, Aceh Utara. Kondisi ini tentu saja berdampak banyak kepada masyarakat sekitar seperti bencana banjir di sejumlah kecamatan pada akhir 2018. Selain itu, debit air aliran Krueng Sawang juga berkurang.

“Hasil survey lapangan, kawasan hutan Aceh Utara mengalami kerusakan terparah di Aceh. Tentunya akan berdapak pada kekeringan di musin kemarau dan banjir di musin penghujan. Karena air tidak lagi ditampung oleh akar-akar pohon,” ujar Maimun.

Menurut Maimun, dari 2017 hingga 2019 terdapat beberapa perkebunan lahan sawit baru di Aceh Utara. Lahan paling luas berada di hulu sungai kawasan Gampong Gunci, Kecamatan Sawang mencapai 3.000 hektare. “Kami sepakat menolak perkebunan sawit di hulu sungai. Untuk lahan sawit baru harus segera dihentikan,” tegasnya.

Ditambahkan, hasil diskusi ilmiah tersebut akan disampaikan nantinya kepada Pemkab Aceh Utara untuk ditindaklanjuti. “Kami juga akan beraudiensi nantinya dengan bupati,” pungkas Maimun.

Ketua Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Muhammad Fadli menyebutkan, Bupati Aceh Utara harus berani untuk membuat suatu peraturan yang mempunyai legitimasi hukum yang kuat. Hal ini untuk memberikan sanksi bagi yang melanggar baik itu dalam bentuk Perbup atau dalam bentuk qanun. “Moratorium kelapa sawit yang disusun bentuk instruksi bupati, namun tidak memiliki legitimasi dan legalitas hukum yang kuat,” katanya.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Muhammad Nur kepada Serambi menyebutkan, berdasarkan hasil investigasi kerusakan hutan yang terjadi di Kecamatan Sawang sampai saat ini mencapai 3.000 hektare lebih. Selain itu, perusahaan yang merambah hutan untuk alih fungsi lahan menjadi tanaman perkebunan kelapa sawit ilegal.

“Berdasarkan investigasi kami, mereka belum memiliki izin apapun untuk pembukaan lahan di kawasan Sawang. Jadi, sangat besar terjadi perusakan hutan di kawasan itu, sehingga kondisi ini berpotensi terjadi banjir dan juga kesulitan air nantinya bagi masyarakat di kawasan setempat,” katanya.

Selain itu, di empat kecamatan lainnya seperti Nisam, Nisam Antara, Banda Baro, dan Sawang juga terjadi perusakan hutan oleh perusahaan yang membuka perkebunan kelapa sawit. Luas terjadi perusakan hutan di kawasan itu sudah mencapai 3.500 hektare. “Bahkan, sekitar 6.500 hektare sekarang terjadi perusakan hutan di kawasan Aceh Utara saat ini,” kata Muhammad Nur.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved