Opini

Meretas Pembangunan dari Pinggiran

MODEL pembangunan ekonomi eksklusif dengan pola yang hanya terkonsentrasi dan menguntungkan sebagaian kecil kelompok

Meretas Pembangunan dari Pinggiran
serambi indonesia
Pembangunan Pabrik Semen di Laweung 

Oleh Wahyudin

MODEL pembangunan ekonomi eksklusif dengan pola yang hanya terkonsentrasi dan menguntungkan sebagaian kecil kelompok tertentu tidak akan menyelesaikan permasalahan yang mendasar dari suatu bangsa yakni peningkatan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan. Benar memang pembangunan dengan pola tersebut mampu menghasilkan pertumbuhan tinggi, tetapi sesungguhnya tidak pernah menetes ke bawah dan dinikmati kelompok miskin. Model pembangunan eksklusif tidak mampu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meninkmati kue pembangunan secara merata.

Sederetan data dan angka statistik seperti angka-angka ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran, tampaknya sudah cukup membuktikan akan kelemahan model pembangunan ekonomi eksklusif yang selama ini masih mewarnai setiap kebijakan pembangunan yang diambil dan berdampak pada seluruh sektor perekonomian dan sosial. Sudah saatnya mengubah pola pembangunan dari pembangunan ekonomi eksklusif ke arah pembangunan ekonomi inklusif.

Konsep utama pembangunan ekonomi inklusif adalah bahwa strategi dalam pembangunan ini lebih mengedepankan pemerataan aset dan akses pembangunan sampai pada pelosok dan daerah terpencil. Pembangunan ekonomi inklusif merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat yang terpinggirkan bisa terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan.

Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun Indonesia dari segala bidang secara menyeluruh, adil dan merata. Hal ini selaras dengan semangat Nawacita, pembangunan ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian di bidang kebudayaan.

Pembangunan desa menjadi satu prioritas pemerintah saat ini, sebagaimana tertuang dalam Nawacita ketiga, yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kerja Negara kesatuan”. Selain untuk menjembatani kesenjangan antarwilayah, hal tersebut juga dimaksudkan agar pembangunan dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri pembangunan yang dilakukan di wilayahnya. Tujuan dari semua itu, tidak lain adalah untuk memudahkan desa mewujudkan kesejahteraan bagi warganya.

Penguatan desa
Satu bentuk keberpihakan pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Yusuf Kalla dalam penguatan desa adalah dengan menyalurkan dana desa sejak 2015. Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai pembangunan di seluruh desa di Indonesia, yang pada prinsipnya dana desa memberikan keleluasaan kepada unit terkecil pemerintah ini untuk menjalankan kewenangan desa tersebut dalam membangun desanya masing-masing. Kebijakan ini juga memprioritaskan percepatan pembangunan daerah tertinggal termasuk di wilayah Aceh.

Sebenarnya pembangunan desa tertinggal sudah dimulai sejak era orde baru. Secara resmi tertuang dalam Inpres No.5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam perjalanannya, Inpres ini kemudian lebih populer dengan nama Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program IDT diskenario sebagai pemicu gerakan nasional penanggulangan kemiskinan dan strategi pemerataan pembangunan.

Berdasarkan data Potensi Desa 2018, Aceh memiliki 6.506 desa/gampong. Aceh dengan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memiliki kekhususan, di mana wilayah administrasi pemerintahan terendah semuanya berkategori desa/gampong, tidak ada kategori kelurahan seperti di daerah lainnya. Hal ini menempatkan Aceh sebagai provinsi tertinggi ketiga alokasi dana desa selama empat tahun terakhir (2015, 2016, 2017, dan 2018) yang mencapai Rp 14,8 triliun, setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved