Haba Senator

Reses Bukan Koleksi Pencitraan, Tapi Bukti Nyata Profesionalitas Anggota Parlemen

Menurut Ghazali Abbas, politisi profesional (apalagi berstatus anggota parlemen), reses sejatinya wujud tanggungjawab moral

Reses Bukan Koleksi Pencitraan, Tapi Bukti Nyata Profesionalitas Anggota Parlemen
IST
Anggota DPD RI Dapil Aceh Drs Ghazali Abbas Adan usai RDP dengan Camat, staf dan para Reje di kantor Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah, Jumat (4/1/2019).

ANGGOTA DPD RI Perwakilan Aceh Ghazali Abbas Adan mengatakan kerja profesional adalah keniscayaan bagi suatu profesi, tak terkecuali bagi pekerja politik (politisi). Apalagi yang sudah menjadi anggota parlemen, termasuk anggota DPD RI sebagai bagian dari lembaga parlemen dalam tata negara Republik Indonesia.

Sadar akan keniscayaan itu, reses sebagai salah satu tugas konstitusional secara rutin dan terjadwal bagi anggota parlemen, maka memaknai dan malakoni reses tidak sekedar pulang ke daerah pemilihan dan wira-wiri setor muka kepada khalayak. Atau menampilkan upaya poles memoles, menambah koleksi pecitraan dengan aksi yang mengada-ada seperti yang kerap dipersepsikan orang.

Menurut pemahaman Ghazali Abbas, politisi profesional (apalagi berstatus anggota parlemen), reses sejatinya wujud tanggungjawab moral dan konstitusional sesuai tupoksi yang sudah baku dalam lembaran konstitusi itu, mestilah dilakukan dengan sungguh-sungguh, transparan dan akuntabel. Kegiatannya bisa berupa rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi pemerintah dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan masyarakat luas.

“Ini semua untuk mewujudkan kamaslahatan bagi rakyat banyak (li nashaalihil jami’). Tentu tidak ada larangan dengan inprovisasi kegiatan dalam dialektika insani yang secara cerdas dan wajar-wajar saja dilakukan,” kata Ghazali. Bukti nyata profesionalitas kiprahnya baik sebagai politisi maupun anggota parlemen dari masa ke masa adalah dengan izin dan ma’unah Allah, seorang Ghazali Abbas sudah melahirkan dua buku dengan judul Konsistensi Ghazali Abbas Adan Untuk Hak Asasi Manusia, Demokrasi & “Kemerdekaan” Aceh, Hasanuddin Yusuf Adan-Said Azhar (editor) ‘Adnin Foundation Publisher, Agustus 2012.

Dan Suara Pro Rakyat dan Cinta Damai, Ghazali Abbas Adan vs Fasisme, Dr Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, M.A, Dr Muhammad Abdurrahman,M.Ed, Said Azhar (editor), ‘Adnin Foundation Publisher, Oktober 2018). “Dengan pemahaman dan wujud reses profesional, mulai 21/12/2018 sd 16/1/2019, banyak hal yang saya dapatkan dalam reses itu untuk bahan didiskusikan dan mendapatkan solusi melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan pejabat berkompeten dari kementerian/ lembaga negara di tingkat pusat serta instansi pemerintahan di daerah,” kata Ghazali.

Mantan Abang Jakarta ini mengungkapkan resume dan saripatinya telah disampaikan dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2018-209, Jumat (18 Januari 2019) yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI Dr. Nono Sampono.

Adapun resume dan saripatinya sebagai berikut :

Pertama. UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 12 ayat (1) mengamanatkan kepada perbankan untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah (UMKM), pemerintah dapat melakukan kerja dengan bank umum.

Hal ini dilakukan dalam upaya melaksanakan program pemerintah meningkatkan taraf hidup rakyat. Berdasarkan amanat konstitusi itu dalam resesnya Ghazali Abbas melakukan RDP dengan Bank Mandiri dan Bank BNI di Banda Aceh. Dalam silaturrahmi dan diskusi itu mendapat kesimpulan/kesepahaman yang intinya sekaitan dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bagi pengusaha kecil dan pelaku UMKM, leading sektor dan masing-masing pihak haruslah taat asas.

Pihak bank sebagai penyalur kredit harus mempermudah syarat dan prosesnya, sementara transparansi, kejujuran dan sifat amanah harus pula ditunjukkan oleh pihak peminta dan penerima KUR. Dalam silaturrahmi dan diskusi dengan Dinas Koperasi dan UKM di beberapa Kab/Kota dengan mengikutsertakan pengusaha kecil dan pelaku UKM dimunculkan pemahaman seperti ini.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved