Opini

Dinamika ‘Ureung Aceh’

KARAKTER gampong di Aceh terletak pada generasi pertamanya yang merupakan sebuah keluarga besar

Dinamika ‘Ureung Aceh’
SERAMBINEWS.COM/SENI HENDRI
Salah satu warung kopi di Idi Rayeuk, Aceh Timur, 

(Antara Meunasah, Keudee, dan Kanto)

Oleh Munawar A. Djalil

KARAKTER gampong di Aceh terletak pada generasi pertamanya yang merupakan sebuah keluarga besar, sehingga mereka memiliki jalinan kekerabatan yang erat berbasis pada keluarga yang terdapat pada jurong-jurong (lorong-lorong). Gampong dapat dikatagorikan sebagai sebuah wilayah geneologis (seketurunan), di mana masyarakatnya terikat atas dasar kesetiakawanan atau solidaritas, karena memiliki komitmen moral yang dimotivasi oleh satu sistem keyakinan, yakni Islam. Meskipun adakalanya komitmen moral itu hilang dan digantikan oleh komitmen emosional yang didorong oleh ikatan kekerabatan (perkauman) yang sama sekali tidak memiliki landasan keagamaan.

Dari aspek transformasi demografis, penduduk gampong menjadi semakin padat jumlahnya. Warga lelaki yang dewasa, terutama di gampong yang dekat perkotaan, sudah melebihi ribuan jiwa. Lalu tali kekerabatan semakin melemah dan cenderung terputus. Trasformasi demografis ini ternyata tidak diikuti oleh trasformasi kelembagaan gampong, yaitu perubahan peran balee dan meunasah (dalam arti pemajemukan fungsi). Justru peran balee cenderung disfungsional dan peran meunasah cenderung merosot, baik sebagai tempat pelaksanaan ritual maupun sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan duniawi, seperti tempat pemecahan masalah sosial secara adat atau tempat perembukan kebijaksanaan desa.

Balee, misalnya, dulu adalah sebagai tempat persinggahan dan interaksi sosial informal antarwarga jurong. Di situ, mereka menjalin silaturahim setelah bekerja seharian di sawah, di keudee ataupun di kanto (kantor). Mereka membicarakan problemnya yang mungkin dapat diperbincangkan ke tingkat yang lebih tinggi dan luas, serta lebih formal, yakni meunasah karena peran tradisional meunasah adalah sebagai tempat musyawarah untuk mencari pemecahan atas problem kehidupan bersama.

Peutua gampong, imuem meunasah dan tuha puet, serta masyarakat pada umumnya adalah partisipan aktif dalam musyawarah tersebut. Sebuah keputusan tidak hanya memertimbangkan keabsahan hukum saja, tapi juga diterima menjadi komitmen bersama tanpa proses sosialisasi lebih lanjut. Peran meunasah telah tereduksi, karena hanya sebagai tempat penyelenggaraan ritual, peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, sementara peran adatnya semakin lemah.

Transformasi demografis tersebut mendorong munculnya trasformasi ekonomis, karena sawah sebagai basis produksi tak mampu lagi menampung ledakan tenaga kerja. Hasil produksi pertanian ini tak lagi mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga yang semakin tinggi dan beragam. Bahkan, jaraknya yang dekat dengan kota, banyak lahan persawahan kini beralih menjadi kawasan perumahan penduduk. Kesulitan ekonomi mulai menonjol dan bersamaan dengan itu kebersamaan semakin memudar, karena masing-masing warga harus mengutamakan dirinya dan keluarganya. Etika sosial yang berlaku bukanlah mengutamakan selamat secara bersama-sama, tetapi secara individual.

Problem sosial ini semakin dipertajam dengan transformasi politis. Di satu pihak, prosedur dan mekanisme pemilihan kepala desa yang sudah diintervensi oleh kekuatan birokrasi. Di lain pihak, semakin lemahnya religiusitas imuem meunasah di mata masyarakat Aceh. Peutua gampong dan imuem meunasah di hadapan masyarakat tak sebagaimana kata pepatah, lagee ku ngon ma. Apa yang terjadi adalah saboh rumoh dua tanglong, saboh gampong dua peutua. Bahkan, kedua pilar gampong tersebut tak lebih dari simbolisasi dari ku’eh dan amarah.

Tiga dimensi kehidupan
Dinamika kehidupan masyarakat Aceh (gampong) tercermin pada interaksi sosial yang terjadi di satu dimensi pada meunasah, balee, dan masjid. Sementara kegiatan bertani di sawah sebagai basis produksi dan keudee (pasar) sebagai dimensi kedua menjadi tempat pertukaran komoditi, di samping memiliki berbagai fungsi budaya lainnya, misalnya, pertukaran informasi dan pertemuan sosial. Nah, ketika posisi negara semakin kuat dan posisi rakyat semakin lemah, maka kanto (kantor) merupakan dimensi ketiga yang melalui kebijaksanaan peutua atau keuchik berusaha merubah perilaku masyarakat gampong.

Dari segi tata ruang, kedua dimensi pertama tersebut di atas menyimbolkan hal-hal duniawi dan non duniawi yang selalu berdampingan, sedangkan kanto tersendiri letaknya. Dengan kata lain, bahwa ritual di meunasah yang memperkaya religiusitas dan memformat perilaku individu dalam berinteraksi di keudee supaya tak menyimpang dari norma-norma agama.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved