DPRK Pertanyakan soal Bibit Pinang

Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE, mempertanyakan soal pengadaan bibit pinang yang sudah diplot dalam APBK 2018

DPRK Pertanyakan soal Bibit Pinang
IST
RAMLI, Ketua DPRK Aceh Barat

* Diplot 2018 hingga Kini belum Disalur

MEULABOH - Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE, mempertanyakan soal pengadaan bibit pinang yang sudah diplot dalam APBK 2018 senilai Rp 2,85 miliar melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Aceh Barat. Pasalnya, hingga pertengahan Januari 2019, bibit pinang rakyat pada sektor perkebunan untuk petani itu belum juga disalurkan kepada calon penerima.

Ketua DPRK Ramli SE, menyampaikan hal ini dalam keterangan pers di Meulaboh, Senin (21/1). “Banyak petani mempertanyakan kepada anggota DPRK, kenapa bibit pinang yang direncanakan penyaluran pada tahun 2018, sampai saat ini belum juga disalurkan,” kata Ramli SE.

Ramli mengungkapkan sesuai informasi diperolehnya bahwa dari Rp 2,85 miliar yang diplot untuk pengadaan bibit pinang itu, tahap awal sudah dicairkan pada 2018 senilai Rp 571,1 juta. “Dalam aturan seharusnya sebelum berakhir tahun anggaran sudah harus disalurkan kepada calon penerima,” katanya.

Ramli mengaku sudah mempertanyakan langsung hal ini kepada Kadis Perkebunan dan Peternakan. Namun informasi dari mereka bahwa soal pengadaan bibit pinang ini sudah diperpanjang masa kontrak. Begitu pun, Ramli menilai aneh perpanjangan masa kontrak ini karena pengadaan itu bukan terhadap pengerjaan proyek fisik bangunan, melainkan pengadaan bibit.

Ia mengaku akan mempertanyakan kembali hal ini kepada pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat dalam forum dewan. “DPRK merencanakan akan mempertanyakan soal pinang rakyat kenapa bisa belum disalurkan. Apa karena mati kontrak atau penyebab lain,” ujar Ketua DPRK Aceh Barat.

Dikonfirmasi Serambi secara terpisah kemarin, Kadis Perkebunan dan Peternakan (Kadisbunnak) Aceh Barat, Ir Said Mahjali MM, mengatakan pengadaan bibit pinang kini sudah dilakukan perubahan kontrak kerja (addendum), yakni perpanjangan waktu 50 hari atau hingga 1 Februari 2019. Hal ini tertuang dalam Perpres karena saat ini masih dalam tahap sertifikasi label oleh tim. “Sertifikasi label untuk memastikan bibitnya. Kami rencanakan sebelum 1 Februari 2019 sudah kita salurkan kepada penerima,” kata Said.

Ia mengaku dana yang sudah ditarik hanya uang muka sekitar 20 persen oleh rekanan. Sedangkan sisanya hingga kini masih belum dibayarkan kepada rekanan oleh Pemkab Aceh Barat. Sedangkan terkait calon penerima dari petani sudah final. (riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved