BREAKING NEWS

Sempat Tetapkan 4 Tersangka, Kejati Aceh Usul Hentikan Kasus Alkes RSUZA Rp 15,3 M ke Jaksa Agung

Alasan Kajati mengusulkan kasus itu dihentikan karena para tersangka telah mengembalikan semua kerugian negara yang totalnya mencapai 15,3 miliar.

Sempat Tetapkan 4 Tersangka, Kejati Aceh Usul Hentikan Kasus Alkes RSUZA Rp 15,3 M ke Jaksa Agung
DOKTER ahli saraf RSUZA, Dr dr Dessy Rakhmawati Emril SpSK menjelaskan fungsi C-Arm di ruang operasi, Jumat (11/8). 

Laporan Masrizal I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kabar mengejutkan datang dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.

Kepala Kejati (Kajati) Aceh, Irdam SH MH menegaskan telah mengusulkan penghentian kasus pengadaan alat kesehatan (Alkes) CT scan dan kardiologi di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh tahun anggaran 2008 dengan kerugian Rp 15,3 miliar lebih ke Jaksa Agung.

Informasi itu disampaikan seusai acara serah terima jabatan (sertijab) Wakil Kepala Kejati Aceh dari Arief SH MH kepada Muhammad Yusuf SH MH dan peresmian Kantin Kejujuran Kejati Aceh di kantor itu, Rabu (23/1/2019).

Baca: Pengadaan CT Scan Harus Transparan

Baca: BPKP belum Pernah Audit Kasus CT Scan RSUZA

Baca: CT Scan RSUZA Kembali Berfungsi

Alasan Kajati mengusulkan kasus itu dihentikan karena para tersangka telah mengembalikan semua kerugian negara yang totalnya mencapai 15,3 miliar.

"Semua kerugian negara sudah dikembalikan. Kasus ini udah berlarut-larut ini. Saya kemarin berusaha hentikan karena semua kerugian negara sudah tidak terpenuhi," katanya.

Menurut Irdam, pihaknya tidak menemukan pelanggaran pidana dalam kasus itu melainkan hanya kesalahan administrasi.

"Tapi lagi kita usulkan ke pimpinan, disetujui atau tidak (penghentian kasus)," ujar dia.

Seperti diketahui, kasus pengadaan alat kesehatan CT scan dan kardiologi di RSUZA telah lama ditanggani Kejati.

Bahkan penyidik Kejati telah menetapkan empat tersangka.

Yaitu, mantan direktur RSUZA, dr Taufik Mahdi SpOG dan mantan Kepala Bagian Sublayanan dan Program RSUZA, Toni sebagai tersangka pada 1 Juli 2014.

Dua tersangka lain baru ditetapkan pada Oktober 2018 yaitu ketua dan sekretaris pelelangan proyek saat itu, SU dan M serta rekanan dari CV Mutiara Indah berinisial B.

Padahal, Kejati juga telah menggandeng KPK agar prosesnya cepat selesai, karena perkara itu sudah masuk dalam tunggakan kasus.

Tapi kini Kajati Aceh menyampaikan telah mengusulkan kasus ini hentikan ke Jaksa Agung HM Prasetyo. (*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved