Opini

Menyoal Sistem Zonasi

SATU persoalan yang menjadi perhatian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) saat ini adalah rencana penerapan

Menyoal Sistem Zonasi
SERAMBINEWS.COM/YUSMANDIN IDRIS
Calon siswa baru SMKN 1 Bireuen sedang mengikuti ujian masuk sistem komputer di sekolah tersebut 

Oleh Johansyah

SATU persoalan yang menjadi perhatian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) saat ini adalah rencana penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sebagai bukti keseriusannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.14 Tahun 2018 Tentang PPDB dengan Sistem Zonasi.

Pasal 2 Permendikbud tersebut dinyatakan bahwa tujuan dari sistem zonasi dalam PPDB adalah menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Secara terpisah, Mendikbud, Muhadjir Effendi menegaskan bahwa sistem zonasi adalah upaya untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas (Republika, 16/7/2018).

Hemat saya sistem zonasi itu dapat dilihat sebagai sebuah kebijakan yang efektif, sekaligus kontradiktif. Dianggap efektif karena pemerintah berusaha menyelamatkan sekolah-sekolah negeri di wilayah perkampungan yang sepi peminat. Kontradiktif karena peserta didik tidak leluasa memilih sekolah favorit untuk menimba ilmu dan mengembangkan diri mereka. Akan banyak orangtua yang keberatan dengan kebijakan sistem zonasi ini karena dianggap hanya memenuhi ekspektasi pemerintah dan mengenyampingkan kebutuhan peserta didik.

Di satu pihak tujuan sistem zonasi ini dapat diaminkan. Namun di pihak lain tercapainya tujuan penerapan sistem zonasi ini masih diragukan, karena tidak menyentuh akar masalah. Jika penyebaran peserta didik tidak merata di semua sekolah, maka pertanyaan utamanya adalah mengapa orangtua tidak memasukkan anaknya ke sekolah terdekat sekitar tempat tinggal mereka? Artinya, orang tua meragukan sekolah tersebut karena tidak ada yang istimewa di sana. Kalau begitu, masalah utamanya bukan pada peserta didik, tapi sekolah itu sendiri. Logikanya, kalau yang bermasalah internal sekolahnya, ke sanalah seharusnya sasaran perbaikan, bukan justru memaksakan pemerataan peserta didik.

Mungkin penerapan sistem zonasi bukan solusi yang tepat, apalagi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tidak mengena. Tanyalah, mengapa orangtua memasukkan anaknya ke sekolah tertentu yang statusnya mungkin hanya swasta dan letaknya cukup jauh dari tempat tinggal mereka? Saya yakin alasan utamanya tidak lain karena sekolah yang mereka maksud memiliki program unggulan. Jauh bukan masalah, yang penting sekolah tersebut memiliki program unggulan sehingga nanti kalau lulus dari sekolah tersebut anak mereka memiliki keterampilan tertentu dan berakhlak mulia.

Lihat saja, umumnya sekolah favorit itu adalah sekolah yang memiliki program unggul dan memerioritaskan pendidikan akhlak. Sekolah yang hanya tampil apa adanya tanpa daya kreasi dan inovasi, lambat laun akan ditinggalkan. Buktinya animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke sekolah swasta seperti Sekolah Islam Terpadu (SIT), atau ke pesantren modern, dan beberapa sekolah swasta lainnya cukup tinggi. Itu karena sekolah-sekolah ini memiliki program unggulan.

Persoalan pokok sebagian besar sekolah umum adalah tidak mampu menawarkan program unggulan sebagai nilai jualnya. Sekolah itu sebenarnya mirip dagang, ada “barang” yang ditawarkan. Maka tugas sekolah sebagai “pedagang” adalah harus mampu memeroduksi barang berkualitas yang menarik, enak, dan menyehatkan sehingga laku di masyarakat. Intinya sekolah harus memiliki nilai jual.

Perlu pembenahan
Kalau pemerintah bersikukuh harus menerapkan sistem zonasi dalam PPDB, sejatinya ada beberapa hal mendasar yang harus dibenahi. Kalau tidak tujuannya untuk meningkatkan pemerataan pendidikan yang berkualitas tidak berjalan maksimal. Hal-hal yang harus dibenahi itu antara lain: Pertama, peningkatan pelayanan satuan pendidikan sebagai pusat pelayanan pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Sekolah dituntut untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam upaya memunculkan program unggulan sebagai nilai jual sehingga para orangtua tertarik menyekolahkan anaknya ke sana.

Program unggulan dimaksud dapat dikembangkan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Usahakan bentuk kegiatannya dikembangkan berdasarkan bakat dan minat peserta didik. Dalam hal ini sekolah berperan sebagai pengarah dan fasilitator untuk mengembangkan bakat minat peserta didik. Di samping program unggulan, akhlak mulia wajib menjadi landasan dasar dan prioritas.

Tantangannya pasti ada, karena setiap kegiatan membutuhkan biaya. Masalahnya, sekolah negeri dilarang memungut biaya atas nama kegiatan sekolah karena bisa dianggap pungutan liar. Sementara sekolah swasta bebas melakukan pungutan tidak masalah, jarang dipersoalkan. Wajar juga kalau muncul kritikan ketika sekolah negeri memungut biaya untuk kegiatan sekolah karena sebagian besar gurunya PNS telah disertifikasi. Nyaris tidak ada celah untuk mengatakan bahwa gaji mereka masih kurang jika dibandingkan dengan penghasilan guru honorer atau kontrak. Kecuali itu, perlu dipertimbangkan pungutan biaya, misalnya untuk pembelian alat praktik, bukan untuk gaji guru.

Pembenahan kedua berkaitan dengan profesionalisme guru. Dalam berbagai kesempatan saya selalu menekankan pembenahan guru karena guru adalah kurikulum inti atau kurikulum yang sesungguhnya. Nah, untuk mewujudkan pembenahan di poin pertama, faktor guru sangat menentukan. Sekolah kreatif dan inovatif hanya mampu dikembangkan oleh guru yang profesional. Inilah tantangan di sekolah negeri, di mana tingkat kreasi dan inovasi guru dengan status PNS-nya secara umum belum mampu mengungguli para guru di sekolah-sekolah swasta seperti SIT.

Guru PNS umumnya tidak tertantang dan memasang target tertentu yang harus dicapai. Tanpa program inovatif dan kreatif, toh mereka menerima gaji setiap bulannya. Sementara di sekolah swasta seperti SIT, guru dengan ikatan kontrak terbatas dituntut untuk mampu memenuhi target pendidikan sesuai dengan visi misi sekolah dan yayasan. Jika tidak, mereka harus siap diberhentikan. Maka tugas utama pemerintah adalah meningkatkan profesionalisme guru. Dalam hal ini sertifikasi perlu dievaluasi sebab dari kualitas, tidak ada perbedaan yang mencolok antara guru sertifikasi dengan guru yang belum sertifikasi.

Kita berharap ada kebijakan yang lebih tepat terkait PPDB ini. Akan lebih tepat jika kebijakan diarahkan pada penguatan manajemen sekolah, agar mampu menjadi pusat pelayanan pendidikan yang maksimal. Dalam hal ini persoalan profesionalisme guru wajib menjadi perhatian serius pemerintah. Semakin banyak guru profesional yang tersebar di setiap sekolah, maka semakin memungkinkan terwujudnya pemerataan pendidikan yang berkualitas. Kiranya ini bukan utopia, tapi menjadi realita. Semoga!

* Dr. Johansyah, M.A., Ketua STIT Al-Washliyah Aceh Tengah, dan anggota Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A). Email: johan.arka@yahoo.co.id.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved