Salam

Penerapan Aturan Pemilu Jangan Pilih Kasih

Akhir-akhir ini, salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah terkait keadilan dan integritas pemilu

Penerapan Aturan Pemilu Jangan Pilih Kasih
serambinews.com
Personel Panwaslih Pidie Jaya menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang menyalahi materi kampanye 

Akhir-akhir ini, salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah terkait keadilan dan integritas pemilu, sebagai parameter pemilu demokratis. Keadilan dan integritas pemilu harus dapat diwujudkan secara nyata dalam pengaturan semua tahapan pemilu, termasuk kegiatan kampanye yang mempunyai kedudukan sangat penting.

Kampanye bisa jadi sebagai sebagai instrumen atau sarana pendidikan politik masyarakat. Di sisi lain, bagi parpol atai kontestan pemilu, kampanye diharapkan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak dan dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Makanya, kampanye harus menjadi kegiatan yang dilakukan secara terencana dengan persiapan yang matang dan dengan tujuan yang jelas pula. Kampanye sebagai instrumen efektif guna meraih dukungan massa dan pemilih dalam pemilu, harus memiliki aturan yang sedatail-detailnya.

Justru itulah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) gencar menyosialisasikan PKPU No 23 Tahun 2018, mengenai kampanye pemilu, terutama kepada partai politik. Dan, yang sangat penting disosialisasikan adalah tentang kampanye pemilu legislatif yang pasti akan sangat marak. Dan, ternyata, kampanye legislatif itu ternyata harus dilakukan atas nama partai politik, bukan atas nama caleg tertentu.

“Jadi semuanya atas nama Parpol. Jika caleg ingin melakukan kampanye, misalnya kampanye tatap muka, maka Parpol dari caleg tersebut harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepolisian setempat, Bawaslu dan KPU (kalau di Aceh Panwaslih dan KIP-red),” jelas seorang komisioner KPU.

Dan, panitia pengawas pemilu di Aceh dalam beberapa hari terakhir sudah mengingatkan bahwa jika ada parpol atau caleg tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terkait aktivitas kampanye yang akan dilakukannya, maka saat kampanye berlangsung bisa saja dibubarkan pihak kepolisian maupun Panwaslu, sebab tak mendapatkan izin untuk melakukan kampanye di wilayah tesebut.

Tentang STTP yang diterbitkan oleh kepolisian ini, juga harus dijelaskan, pada tingkat mana saja lembaga kepolisian boleh menerbitkan STTP. Apakah STTP ini bisa diperoleh di Polsek? Atau STTP ini hanya dikeluarkan oleh Polda dan Polres saja?

Jadi, sosialisasi tentang aturan kamapnye memang harus benar-benar jelas. Demikian pula penegakan aturannya kelak juga harus tegas. Pengalaman lampau, parpol-parpol “gurem” merasa sedih karena mereka paling sering kena sanksi, sedangkan parpol-parpol kuat jarang mendapat sanski ata teguran. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved