Kadis PMG Aceh: Pendamping Desa yang tak Mampu Bekerja Silakan Mundur

Kepala Dinas PMG Aceh, Drs Bukhari MM menyerukan kepada pendamping desa tidak mampu bekerja dan membangun desa di tempat kerjanya, lebih baik mundur.

Kadis PMG Aceh: Pendamping Desa yang tak Mampu Bekerja Silakan Mundur
Serambinews.com
Kadis PMG Aceh, Bukhari dan Kabid Pemberdayaan Masyarakat Aceh, T Zul Husni, sedang berikan pengarahan kepada pendamping desa di Desa Lancang Garam, Kota Lhokseumawe, Jumat (25/1/2019). 

Laporan Herianto | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Aceh, Drs Bukhari MM menyerukan kepada pendamping desa yang telah di-SK-kan, tapi ia tidak mampu bekerja dan membangun desa di tempat kerjanya, lebih baik mundur sebelum diberhentikan.

“Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini bentuk evaluasi para pendamping desa mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa,” tegas Kadis PMG Aceh, Drs Bukhari MM.

Penegasan  itu disampaikan dalam rapat dengan para pendamping desa se-Kota Lhokseumawe, di Meunasah Gampong Lancang Garam, Kota Lhokseumawe, Jumat (25/1/2019).

Bukhari menyatakan, tujuan dari kunjungan kerjanya ke desa-desa di Aceh Utara dan Lhokseumawe ini, untuk melihat pelaksanaan program pembangunan desa.

Selain itu, untuk mengevaluasi kinerja para pendamping desa yang berjumlah 2.777 orang, dari mulai kabupaten/kota, kecamatan sampai desa.

Baca: Massa Demo DPRK Aceh Barat, Minta Kasus Korupsi Dana Desa Diusut Tuntas

Baca: Gara-gara Dana Desa, Dinas PMG Jadi Incaran

Baca: Dana Desa Sebesar Rp 1 Miliar untuk Tiga Gampong di Pidie Gagal Cair, Ini Penyebabnya

Kunjungan kerja ini terkait rencana, bahwa tahun 2019 ini, dana desa yang akan diterima Aceh senilai Rp 4,9 triliun.

Dana itu diharapkan bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa, sehingga angka kemiskinan di desa bisa berkurang.

Karena berdasarkan data BPS, angka kesmikinan Aceh tahun 2018 lalu mencapai sebesar 15,68 persen.

Artinya, Aceh terbanyak penduduk miskinnya untuk Pulau Sumatera, dan peringkat keenam secara nasional.

“Fakta ini menjadi pukulan berat bagi Pemerintah Aceh, terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan Kabupaten Kota,” kata Bukhari. 

Padahal realisasi dana desa tahun 2018 lalu mencapai 99,9 persen atau senilai Rp 4,4 triliun. Tapi anehnya, jumlah penduduk miskin malah meningkat.(*)

Penulis: Herianto
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved