Bener Meriah Data Aset di Pantan Lah

Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Kabupaten Bener Meriah, Kamis (24/1), turun ke Kampung Pantan Lah, Kecamatan

Bener Meriah Data Aset di Pantan Lah
Staf Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPKKAD) Pidie Jaya, Kamis (12/2) memeriksa dokumen untuk Verifikasi data aset dari 27 Satuan Kerja Perangkat Kerja Kabupaten (SKPK) mulai 2008 sampai 2012 yang belum dilengkapi. Pemeriksaan tersebut setelah temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Aceh selama empat tahun belum melengkapi data aset. SERAMBI/IDRIS ISMAIL 

REDELONG - Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Kabupaten Bener Meriah, Kamis (24/1), turun ke Kampung Pantan Lah, Kecamatan Pintu Rime Gayo, yang selama beberapa tahun terakhir menjadi wilayah sengketa tabal batas antara Bener Meriah dengan Kabupaten Bireuen.

Tim ini turun untuk mendata aset-aset milik Pemkab Bener Meriah dan Aceh Tengah, untuk menindaklanjuti pertemuan antara tim PBD Bener Meriah dengan Biro Tata Pemerintahan Propinsi Aceh pada Kamis (17/1) lalu. Tim yang berjumlah 12 orang itu tiba di lokasi pukul 09.30 WIB dan disambut oleh Camat Pintu Rime Gayo, Samusi Purnawira Dade, Kapolsek, dan Danramil Pintu Rime Gayo.

“Kedatangan tim tersebut dalam rangka mendata dan mendokumentasikan seluruh aset milik Pemkab Bener Meriah yang berada di Pantan Lah, termasuk aset yang berasal dari Kabupaten Aceh Tengah,” kata Samusi.

Pasalnya, sambung Camat Pintu Rime Gayo ini, sebelum bersengketa, Pantan Lah dan sebagaian wilayah Kecamatan Pintu Rime Gayo merupakan bagian dari Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, sebelum akhirnya dimekarkan pada tahun 2003 menjadi bagian dari kabupaten baru, Bener Meriah.

Selain melakukan pendataan aset, tim PBD itu juga mengambil titik kordinat dengan menggunakan GPS dan drone, sebagai bahan penetapan batas daerah yang akan ditetapkan pada Februari mendatang.

Tim PBD ini dikatakan Samusi, dibagi dalam tiga kelompok untuk lebih memaksimalkan hasil yang diinginkan terkait dengan kondisi rill tapal batas yang bersengketa tersebut. Samusi mengatakan, sepanjang daerah yang dilalui oleh rombongan terlihat bahwa lebih 95 persen aset tersebut adalah milik Pemkab Bener Meriah. Ia juga menyebut ada desa dann fasilitas publik lain di wilayah Kabupaten Bireuen yang sebenarnya masuk wilayah Bener Meriah.

“Kita berharap Provinsi bijak menyikapi persoalan ini agar tidak timbul gesekan di masyarakat. Silahkan Bireuen mengakui itu sebagai wilayahnya, tetapi fakta membuktikan bahwa warga dan aset yang ada disana adalah milik Kabupaten Bener Meriah,” tambah Samusi.(c51)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved