Bintang-Salmaza Minta Semua Pihak Terima Hasil Pilkada

Kuasa hukum pasangan Wali Kota/Wakil Wali Kota Subulussalam terpilih Affan Alfian Bintang/Salmaza meminta semua pihak

Bintang-Salmaza Minta Semua Pihak Terima Hasil Pilkada
SERAMBI/RISKI BINTANG
MUSPIKA Panga melakukan pelepasan burung dalam rangka deklarasi pemilu damai di kawasan lapangan pasar kecamatan setempat, Kamis (24/1). 

SUBULUSSALAM - Kuasa hukum pasangan Wali Kota/Wakil Wali Kota Subulussalam terpilih Affan Alfian Bintang/Salmaza meminta semua pihak agar menerima hasil Pilkada. Pernyataan ini disampaikan Muhammad Syafrizal SH menanggapi diskusi bedah kasus polemik Pilkada Subulussalam yang digelar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Kamis (24/1) lalu.

Syafrizal menjelaskan, semua proses tahapan pemilihan kepala daerah di Kota subulussalam telah usai dengan ditetapkannya paslon nomor urut 5 H Affan Alfian SE dan Drs Salmaza MAP sebagai paslon terpilih oleh KIP Kota Subulussalam. Bahkan, kata Syafrizal, upaya hukum yang ditempuh paslon nomor urut 2 Sartina/Dedi Anwar Bancin berkali-kali kandas, mulai Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh.

Pada bagian lain, kata Syafrizal upaya diskusi hukum yang digelar beberapa hari lalu mengindikasi jika paslon nomor urut 2 tidak lapang dada menerima kenyataan sebenarnya. Ini juga terbukti, upaya hukum gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah sebelumnya permohonan Paslon nomor urut 2 kandas di Mahkamah Konstitusi dan PTUN Banda Aceh.

Masalahnya, lanjut Syafrizal objek yang disoal pihak Sartina terkesan tidak singkron. Dia mencontoh permohonann gugatan paslon nomor urut 2 di PTUN objeknya bukanlah tentang syarat pencalonan kepala daerah, tapi justru jumlah perolehan suara yang sebelumnya, padahal masalah ini telah diputus di MK.

Bukti ini terlihat jelas diisi pokok gugatan dan petitum gugatan dari kuasa hukum nomor urut 2 meminta majelis hakim Pengadilan TUN Banda Aceh untuk ditetapkan sebagai pihak yang menang atas proses Pilkada di Kota Subulussalam. “Soal ini sebenarnya bukan kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadili sengketa perselihan hasil pemilu kepala daerah di Indonesia,” terang Syafrizal yang akrab disapa Robet.

Robet pun menyanyangkan pihak LKBH Fakultas Hukum Unsyiah yang melaksanakan diskusi bedah kasus tersebut. Sejatinya, kata Robet, penelitian terhadap kasus tersebut belum layak dibuat mengingat masih dalam tahap banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sehingga menjadi terkesan dipaksakan.

Robet bahkan menduga jika diskusi itu sarat unsur politik. Padahal menurut Robet, kampus seharusnya lebih bijak dan netral terhadap isu-isu yang berbau politik. “Jangan karena ada bujukan oknum tertentu, kedepannya citra kampus FH Unsyiah yang kita cintai tercoreng di mata masyarakat, khsususnya masyarakat Kota Subulussalam,” kata Robet.(lid)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved