Saatnya BUMDes Jadi Penggerak Ekonomi Desa

PEMERINTAH pusat mengucurkan ratusan triliun rupiah dana desa sejak 2015 hingga saat ini

Saatnya BUMDes Jadi Penggerak Ekonomi Desa
IST
KADIS PMG Aceh, Drs Bukhari MM didampingi Kabid Pemberdayaan Masyarakat Aceh T Zul Husni dan unsur BRI Irwan bersama Kepala Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Nisam Aceh Utara, Tgk Munirwan sedang berada di Kios pengecer pupuk BUMDes desa setempat. 

* Laporan Kunker Dinas PMG Aceh dan Sosialisasi Dana Desa 2019

PEMERINTAH pusat mengucurkan ratusan triliun rupiah dana desa sejak 2015 hingga saat ini. Tujuannya, menciptakan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Aceh yang tersebar di 6.497 desa.

Dana desa yang dikucurkan pemerintah meningkat dari tahun ke tahun, termasuk untuk desa-desa di Aceh. Tahun 2018 misalnya, 6.497 desa di Aceh mendapat suntikan dana Rp 4,4 triliun. Tahun ini, dana itu naik menjadi Rp 4,9 triliun.

Namun, ada permasalahan yang muncul. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Drs Bukhari MM mengatakan, di saat dana desa yang diterima terus meningkat setiap tahun, angka masyarakat miskinpun justru meningkat pula. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis jumlah penduduk miskin di Aceh periode Maret-September 2018, meningkat dari 18,49 persen menjadi 18,52 persen.

Secara global, persentase penduduk miskin di Aceh menjadi 15,68 persen, dan menjadi Aceh sebagai daerah nomor 1 dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Pulau Sumatera dan peringkat 6 nasional. Kondisi itu, membuat Pemerintah Aceh sangat terpukul. Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah langsung memerintahkan Dinas PMG Aceh mengevaluasi program 2018 dan sosialisasi program 2019 yang difokuskan pada pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin.

Menindaklanjuti perintah Plt Gubernur Aceh, Dinas PMG Aceh melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Utura dan Kota Lhokseumawe, pada 24-25 Janurai 2019. Di Aceh Utara, Bupati Muhammad Thaib menyambut baik usulan tersebut. Aceh Utara mulai tahun ini siap memfokuskan dana desa untuk sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Tahun ini, Aceh Utara mendapat kuota dana desa terbesar di Aceh yaitu mencapai Rp 627,981 miliar. Dana desa itu akan dibagikan kepada 852 desanya secara proporsional. Jika dibagi rata, maka setiap desa akan memperoleh sekitar Rp 737 juta.

Selain itu, desa juga memperoleh dana alokasi gampong (ADG) dari sumber APBK. Setiap desa antara Rp 550 juta sampai Rp 650 juta. Sehingga setiap desa akan menerima dana pembangunan antara Rp 1,3 sampai Rp 1,4 miliar. Kondisi yang sama juga di Kota Lhokseumawe.

“Yang kita harapkan dari kepala desa, perangkat gampong, tuha puet, imum gampong, bersama pendamping desa baik di desa, kecamatan dan kabupaten, berkolaborasi menuangkan pikiran positif untuk menyusun program yang jitu untuk mengurangi penduduk miskin dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” kata Bukhari.

Salah satu caranya adalah memberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai ujung tombak dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Peran pendamping desa sangat dibutuhkan dalam mensukseskan program ekonomi desa. Kita minta pendaping dana desa bisa bekerja serius membantu kepala desa.

Contohnya sudah ada, di Desa Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara dan Desa Jambo Masjid, Blang Cut , Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe. BUMDes Meunasah Rayeuk, kata Bukhari, menyediakan dan membiayai seluruh kebutuhan pengolahan sawah petani padi di desa tersebut, mulai dari pengadaan bibit padi IF 8, olah tanah, pupuk, sampai pemotongan padi, dilakukan BUMDes dengan mesin. Setelah panen, petaninya tinggal terima keuntungan bersih dari BUMDes, setelah dipotong biaya total pengelolaan sawah.(***)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved