Opini

Menghadang Caleg Korup

MENGAMBANG, begitu penilaian saya usai menonton debat putaran pertama antara pasangan calon presiden

Menghadang Caleg Korup
Kolase Tribun Medan
Bakal calon legislatif yang merupakan mantan narapidana korupsi kembali diloloskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

Oleh Zahlul Pasha

MENGAMBANG, begitu penilaian saya usai menonton debat putaran pertama antara pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mengusung tema hukum, hak asasi manusia, korupsi dan terorisme, debat tersebut lebih mirip forum tanya jawab ketimbang forum debat. Pertanyaan yang disiapkan panelis pun terlihat umum, sehingga jawaban yang diberikan pun tidak konkret, lebih kepada slogan-slogan.

Namun, di balik membosankannya debat tersebut, ada satu hal menarik yang patut dibahas. Hal itu kala kedua capres membahas isu korupsi. Jokowi, dengan mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan caleg mantan narapidana paling banyak berasal dari Partai Gerindra. Pertanyaan itu lantas dijawab Prabowo yang kemudian diikuti dengan tarian. Prabowo menganggap bahwa nilai korupsi yang dilakukan para celeg tersebut tak seberapa. Dengan kata lain, jawaban Parabowo menyiratkan bahwa tidak ada masalah korupsi, asal nilainya tidak banyak. Benarkah demikian? Mari kita lihat konsep korupsi sesungguhnya.

Korupsi, bagaimanapun adalah kejahatan oleh pemegang jabatan publik. Pelakunya telah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi (Pope, 2003). Bagi demokrasi, dampaknya sangat merusak, karena keputusan-keputusan penting diambil tidak lagi berdasarkan kepentingan publik, melainkan kepentingan pribadi.

Mengancam demokrasi
Dampak lebih besar akibat korupsi mampu mengancam demokrasi dan ekonomi pasar. Ancaman bagi demokrasi semisal isu money politic selalu mengemuka dalam pemilihan pejabat publik, mulai dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan presiden. Korupsi juga mampu merusak aturan hukum, memunculkan masalah penegakan hukum yang sarat dengan isu mafia peradilan. Bagi ekonomi pasar, semisal dalam pengadaan barang dan jasa, isu suap menyuap sangat kental sehingga persaingan yang tidak sehat terjadi di antara perusahaan yang saling memperebutkan tender. Jika hal ini dilakukan oleh pemegang jabatan publik, khususnya anggota parlemen, maka parlemen tengah menderita penyakit korupsi akut.

Mengapa disebut akut? Sebab korupsi di parlemen merupakan korupsi politik yang sifat berbahayanya lebih dahsyat dari korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan politik (Alkostar, 2008). Sejarah mencatat, korupsi politik telah banyak meruntuhkan negara menuju kehancuran dan menenggelamkan bangsa ke lembah kenistaan. Korupsi politik yang terjadi di parlemen merupakan salah satu bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dengan cara memperjual-belikan kekuasaan elektoral demi keuntungan pribadi atau kelompok.

Karena menyangkut kekuasaan, korupsi politik sama dengan mengkhianati rakyat, khususnya konsistensi pendukung, dan pada saat bersamaan menurunkan kredibilitas personal dan institusional. Perihal kredibilitas institusional, survei Denny JA pada 2018 menunjukkan DPR adalah lembaga negara yang tingkat kepercayaan publiknya sangat rendah. Kondisi itu salah satunya dipengaruhi kenyataan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif, tidak hanya di tingkat pusat, bahkan di daerah sekalipun.

Penurunan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi (baca: parlemen) akan membahayakan negara itu sendiri. Bagaimanapun, pemerintah yang terlegetimasi bisa berada dalam bahaya jika sebagian besar rakyat tidak mempercayai pemerintahnya. Kondisi tersebut akan mengarah pada pelanggaran hukum dan melahirkan dukungan pada kelompok anti demokrasi (radikal). Barangkali, sekurang-kurangnya, masyarakat akan bersikap apatis terhadap demokrasi.

Tanpa kepercayaan publik, parlemen tidak akan berfungsi dengan baik. Akibatnya, peneriman dan dukungan rakyat terhadap produk-produk legislasi dan proses-proses lainnya di parlemen akan tak akan wujud. Dalam konteks Indonesia, korupsi bukanlah faktor tunggal penyebab ketidakpercayaan publik pada parlemen. Tingginya tingkat ketidakhadiran anggota parlemen juga memengaruhi hal tersebut. Selain itu, cara kerja dan proses sesuatu yang terjadi di dalam parlemen juga tidak dipahami masyarakat umum. Akibatnya, tak jarang masyarakat percaya bahwasanya anggota parlemen tidak benar-benar mewakili rakyatnya.

Karenanya, dalam kondisi parlemen demikian tak perlu mengharapkan produk hukum yang lahir sarat akan nilai filosofis dan memihak kepentingan umum. Belajar ilmu hukum membuat kita paham bahwa undang-undang (UU), terlebih yang rentan dengan kepentingan politik, sering kali bukanlah diambil dengan nilai filosofis hukum dan etika yang mendalam. Tak ada yang bisa menjamin bahwa pembentukan UU berjalan secara mulus sebagaimana teori-teori hukum maupun aturan prosedural yang telah ada. Acap kali, ia lahir dari kesepakatan dan kepentingan politik.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved