DPRK Pidie Kecewa

Badan Legislasi (Banleg) DPRK Pidie mengaku kecewa dengan pihak eksekutif, terutama prihal belum dibahasnya

DPRK Pidie Kecewa
SERAMBINEW.COM/MUHAMMAD NAZAR
Anggota DPRK Pidie mengikuti sidang paripurna pembahasan RAPBK Pidie 2019 ditunda di kantor tersebut. 

* Enam Raqan belum Juga Dibahas

SIGLI - Badan Legislasi (Banleg) DPRK Pidie mengaku kecewa dengan pihak eksekutif, terutama prihal belum dibahasnya enam rancangan qanun (raqan). Bagian Hukum Setdakab Pidie belum juga menyerahkan daftar Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2019, padahal draft enam raqan tersebut menjadi prioritas untuk dibahas dan disahkan tahun ini.

Ketua Banleg DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail SPdI MAP, Selasa (29/1) mengatakan pihaknya kecewa dengan pemkab dan Bagian Hukum Setdakab Pidie, karena belum juga menyerahkan daftar Prolegda 2019 untuk ditetapkan dalam sidang paripurna menjadi raqan prioritas Pidie tahun 2019 dan untuk dibahas bersama.

Dijelaskan, pada pertengahan Januari 2019, Banleg DPRK Pidie telah sepakat dengan tim pemkab, yakni Asisten I Setdakab Pidie dan Bagian Hukum dalam rapat konsultasi dengan Banleg di Kantor DPRK Pidie. “Dalam rapat itu, kita sepakati, bahwa untuk tahun 2019 kita akan membahas enam raqan,” ujarnya.

Disebutkan, keenam raqan yang disepakati itu adalah tentang kawasan tanpa rokok. pengelolaan milik daerah, pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, perubahan Qanun Pidie Nomor 25 tahun 2011 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi, ketertiban umum dan tata kelola hutan adat mukim.

Mahfud menyatakan seluruh rancangan itu belum disampaikan drafnya kepada Banleg dan yang paling penting, raqan Tata Kelola Hutan Adat Mukim Kabupaten Pidie. Menurutnya, raqan itu merupakan inisiasitif dari pihak ketiga yang diusulan LSM Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh di Banda Aceh dan telah diusulkan JKMA pada akhir tahun 2017.

“Harapan mereka, Raqan Tata Kelola Hutan Adat Mukim bisa ditetapkan manjadi qanun Pidie tahun 2018 dan sudah ada kajian akademiknya,” katanya. Tetapi, sebutnya, sampai akhir 2018 belum juga ada pembahasan, sehingga harus segera dibahas pada awal tahun ini, agar dapat disahkan menjadi qanun.

Dia menjelaskan Pemkab Pidie diuntungkan dengan raqan itu dan pihaknya malu dengan kondisi ini. “Saya selalu dihubungi ketua maupun pengurus JKMA Aceh, menanyakan sudah sampai di mama pembahasan raqan dan kami terus arahkan untuk berkomunikasi dengan Bagian hukum Setdakab Pidie karena belum mengajukannya,” kata Mahfuddin.

Mahfud menyatakan akan membahas semua raqan yang telah disepakati, apalagi waktu anggota dewan periode ini tidak lama lagi dan juga tidak banyak kegiatan. “Kita mendesak agar segera diserahkan raqan, jangan sampai nanti di akhir 2019 keteledoran lagi dan saya masih menyesalkan kejadian 2018, yang tidak satu pun raqan ditetapkan menjadi qanun,” ujarnya. Dia menilai Pemkab Pidie lalai dan lemah dalam bidang hukum, hingga berakibat tidak dibahasnya satu raqanpun. Menurutnya, keterlambatan itu akibat Kabag Hukum Setdakab Pidie, Ramli SH masih merangkap jabatan, dimana Kabag Hukum telah dilantik menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Pidie.

“Kita menyesalkan masih ada pejabat rangkap jabatan, lebih-lebih Bagian Hukum harus diangkat definitif karena banyak kerja. Idealnya, bupati segera melantik Kabag Hukum Setdakab Pidie yang baru,” harapnya.

Plt Kabag Hukum Setdakab Pidie, Ramli SH, yang dihubungi kemarin, mengungkapkan ditundanya penyerahan raqan karena dua raqan perlu disinkronisasi, kajian mendalam dan klarifikasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh.

Raqan itu tentang perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2016 tentang susunan perangkat daerah. Dikatakan, dalam draf rumusan qanun tersebut perlu adanya klarifikasi dan persetujuan dari Pemprov, qanun perubahan itu akan dikaji mendalam sebelum draf diserahkan ke Banleg.

Ramli menyatakan raqan ketertiban umum juga perlu sinkronisasi dalam pembuatannya dan belum selesai pengkajian. “Jadi dua raqan belum lengkap sehingga butuh waktu untuk melengkapinya. Jika sudah siap kita akan kirimkan surat kepada dewan untuk ditetapkan dalam daftar Prolegda, guna mengetahui raqan apa saja yang direncanakan dibahas,” jelasnya.

Dikatakan, pembahasan raqan tidak selesai dilakukan satu hari, karena pembahasan raqan tersebut akan berjalan lama. Ramli menyatakan, jika ditetapkan dalam Prolegda, ternyata adanya raqan yang tidak penting, maka secara aturan raqan tersebut bisa dibahas pada tahun 2020.

“Kalau tidak sanggup, maka aturannya raqan tersebut dimasukkan dalam daftar Prolegda pada 2020,” ujar Ramli yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas PM-PTSP) Pidie.(naz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved