Hadiri Peresmian Sekber Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Abusyik dan Kajati Aceh Dipanggil Panwaslih

Mengenakan peci khasnya yang berwarna merah, Abusyik keluar santai dan menuju mobilnya bersama para ajudan.

Hadiri Peresmian Sekber Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Abusyik dan Kajati Aceh Dipanggil Panwaslih
SERAMBINEWS.COM/HARI MAHARDHIKA
Bupati Pidie Roni Ahmad (Abusyik) 

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Bupati Pidie Roni Ahmad atau yang lebih dikenal dengan Abusyik dipanggil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh, Rabu (30/1/2019).

Abusyik dipanggil Panwaslih Aceh karena dirinya hadir dalam acara peresmian Sekretariat Bersama (Sekber) Pemenangan Caleg DPR RI dari Partai NasDem dan Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf yang berada di kawasan Pango, Banda Aceh, Kamis (24/1/2019).

Baca: Setelah Duel Tangan Kosong Lawan Ular Piton, Maman Harus Menerima Enam Jahitan

Baca: Samsung Galaxy M20 Resmi Rilis, Berikut Harga dan Spesifikasi Selengkapnya

Baca: DPRK Pidie Kecewa

Amatan Serambinews.com, Rabu (30/1/2019), sekira pukul 13.30 WIB, Abusyik berada di Kantor Panwaslih Aceh di Banda Aceh.

Didampingi Staf Khusus Bidang Komunikasi Bupati Pidie, Ridha Yuadi MSi, Abusyik keluar dari kantor tersebut pada pukul 13.40 WIB.

Mengenakan peci khasnya yang berwarna merah, Abusyik keluar santai dan menuju mobilnya bersama para ajudan.

Komisioner Panwaslih Aceh, Fahrul Rizha Yusuf kepada Serambinews.com mengatakan, Abusyik dipanggil pihaknya untuk mengklarifikasi terkait kehadirannya ke acara persemian Sekber Pemenangan Caleg DPR RI dari Partai NasDem dan Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Kamis lalu, yang juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

"Ada informasi yang hadir itu kan ada kepala daerah, Bupati Pidie, Roni Ahmad. Karena ada disebut Bupati Roni, kemarin kita kirim surat undangan, dan ternyata tadi beliau hadir ke sini. Kita ingin lakukan krlarifikasi terkait kehadiran beliau di acara itu," kata Fahrul Rizha Yusuf.

Fahrul tak menampik, memang setiap kepala daerah punya afiliasi politik masing-masing.

Namun untuk kampanye ada mekanismenya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor32 Tahun 2018 pada pasal 35,36, dan pasal 38.

Halaman
12
Penulis: Subur Dani
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved