KIP: Desain Surat Suara Wewenang KPU

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menegaskan bahwa desain surat suara Pemilu 2019 dan pencetakannya

KIP: Desain Surat Suara Wewenang KPU
MUNAWAR SYAH,Devisi Teknis KIP Aceh

* Sanggahan Atas Pernyataan Komisioner Panwaslih Aceh

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menegaskan bahwa desain surat suara Pemilu 2019 dan pencetakannya merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, bukan di KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.

Penegasan itu disampaikan Divisi Teknis KIP Aceh, Munawar Syah, menanggapi pernyataan komisioner Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh, Marini, yang mengaku tidak dilibatkan dalam proses pengawasan pencetakan surat suara.

Marini mengatakan, Panwaslih sampai sekarang belum mengetahui bagaimana desain surat suara dibuat. “Kami nggak pernah tahu bagaimana desain kerta suara itu. Saya juga nggak tahu apakah partai lokal ada dilibatkan atau tidak,” kata Marini, Selasa (29/1).

Inilah yang kemudian disanggah oleh Munawar Syah. “Kita tegaskan bahwa desain surat suara Pemilu 2019 dan pencetakannya itu, kewenangan pelaksanaannya di KPU RI, bukan di KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota,” kata Munawar dalam pernyataan tertulisnya kepada Serambi, Rabu (30/1).

KPU RI, lanjut dia, telah mengatur semua itu dengan Keputusan KPU RI Nomor 188 Perubahan 1944 tahun 2018, tentang tentang desain surat suara Pemilu 2019. “Jadi kita sama sekali tidak mendesain dummy surat suara, apalagi mencetak. Kalau itu saja bukan domain kita, bagaimana kita melibatkan Panwaslih Aceh dan Kabupaten/Kota?” pungkas Komisioner KIP Aceh ini.

Lebih lanjut Munawar Syah mengatakan, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota hanya melakukan kegiatan sinkronisasi Surat Keputusan (DK) Daftar Calon tetap (DCT) dengan meminta penghubung partai politik (parpol) dan calon DPD untuk memastikan penulisan nama yang benar, nomor urut, dan daerah pemilihan (dapil).

“Hasil sinkronisasi itu yang kita sampaikan kepada KPU RI. Selanjutnya KPU RI yang mencetak dummy surat suara pada setiap dapil provinsi dan dapil kabupaten/kota,” ujarnya.

Setelah dummy surat suara ini dicetak, KPU selanjutnya mengundang KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kabupaten/Kota untuk kegiatan validasi dummy surat suara. Kegiatan validasi ini dilaksanakan KPU RI pada bulan Desember 2018.

“Kita periksa dengan teliti penulisan nama caleg, nomor urut dan dapil. Masing-masing komisioner provinsi dan kabupaten/kota memaraf hasil validasi surat suara itu. Kegiatan ini bahkan sampai berulang kali dilakukan KIP Aceh dan Kabupaten/Kota untuk memastikan isi dari dummy surat suara itu telah benar,” jelasnya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved