DKPP Beri Sanksi Peringatan untuk Komisioner KIP Sabang

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia menjatuhkan sanksi peringatan kepada ketua dan komisioner

DKPP Beri Sanksi Peringatan  untuk Komisioner KIP Sabang
Logo KIP

BANDA ACEH - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia menjatuhkan sanksi peringatan kepada ketua dan komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang. Mereka dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu dalam perkara nomor 271/DKPP-PKE-VII/2018.

Perkara tersebut didadukan oleh Ketua DPD PKS Kota Sabang, Zuanda bersama Albina, Sekretaris DPD PKS Kota Sabang, dan Kasibun Daulay selaku pengacara. Mereka mengadukan Komisioner KIP Kota Sabang ke DKPP karena menduga adanya pelanggaran kode etik dan perbuatan melawan hukum, karena memasukkan nama Afrizal Bakri dari Partai Aceh dalam daftar calon sementara (DCS) Kota Sabang.

Padahal Afrizal tidak memenuhi syarat karena tidak mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRK Sabang dari fraksi PKS. Afrizal adalah kader PKS Sabang yang menjadi anggota DPRK Sabang pada Pemilu 2014. Untuk Pemilu 2019 ini dia berencana maju kembali sebagai anggota DPRK Sabang, namun bukan lagi dari PKS melainkan dari Partai Aceh.

Dalam perkara yang diadukan Agustus 2018 lalu tersebut, Zuanda mengadukan Azman selaku Ketua KIP Kota Sabang berikut empat anggota atau komisioner lainnya yakni Muhammad Yani, Akmal Said, Bainah Salmiah, dan Hendra Kurnia. Semua mereka dalam kasus ini menjadi teradu I hingga teradu V.

“Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu I Azman selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, teradu II Muhammad Yani, teradu III Akmal Said, teradu IV Bainah Salmiah, dan teradu V Hendra Kurniawan masing-masing selaku Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” demikian bunyi putusan yang dilansir Serambi dari salinan putusan dimaksud.

Putusan itu dibacakan dalam sidang kode etik terbuka di Jakarta pada Rabu (30/1). Putusan dibacakan oleh Harjono selaku Ketua DKPP dan anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Fritz Edward. Sidang tersebut turut dihadiri oleh pengadu dan teradu.Serambi memporoleh salinan putusan itu dari Zuanda yang dikirim melalui pesan Whatsapp, Kamis (31/1).

Seperti pernah diberitakan Serambi beberapa waktu lalu, dugaan pelanggaran yang dilakukan KIP Sabang adalah memasukkan nama Afrizal Bakri SHi dalam DCS DPRK Sabang untuk Pemilu tahun 2019 dari Partai Aceh melalui Surat Keputusan Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019.

Afrizal dianggap oleh KIP Sabang telah memenuhi syarat (MS) sehingga dimasukkan ke dalam DCS. Padahal, Afrizal belum mengajukan surat pengunduran diri dari anggota DPRK Sabang periode 2014-2019 dari fraksi PKS sebagai salah satu syarat bakal pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf s dan Ayat (5) huruf c PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota.

“PKS Sabang sudah mengingatkan saudara Afrizal Bakri melalui surat nomor 11/S/ PKS/VII/1439 H, yang intinya meminta Afrizal Bakri apabila masuk dalam bakal caleg dari partai lain selain PKS, agar mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotan PKS,” kata Kasibun Daulay, tim pengacara DPD PKS Kota Sabang kepada Serambi saat itu.

Pihaknya juga sudah pernah menyurati KIP Sabang melalui surat Nomor 13/S/PKS/VII/1439H tertanggal 16 Juli 2018 yang isinya memohon agar KIP meminta surat pengunduran diri anggota DPRK dari PKS yang maju dari partai lain. Tapi KIP tidak mengubris surat PKS dan tetap memasukkan saudara Afrizal Bakri dalam DCS. Tindakan KIP tersebut dianggal anggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum.

“Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo. Teradu I, teradu II, teradu III, teradu IV dan teradu V terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu,” demikian bunyi kesimpulan dalam putusan tersebut.(dan)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved