Kasus Dana Desa Dilapor ke Kejari

Warga Desa Rangkileh, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara, Jumat (1/2) pagi, mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari)

Kasus Dana Desa Dilapor ke Kejari
Acehselatan.com
Ilustrasi 

LHOKSUKON - Warga Desa Rangkileh, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara, Jumat (1/2) pagi, mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara untuk melaporkan dugaan penyelewengan dana APBG tahun 2015 dan 2017 sebesar Rp 119 juta. Sebelumnya warga sudah berupaya menyelesaikan kasus ini di tingkat desa, namun tak membawa hasil.

Warga tiba di Kejari Aceh Utara sekira pukul 09.00 WIB. Mereka langsung menjumpai seorang jaksa. Warga menyerahkan laporan yang bertuliskan dugaan penyimpangan dana kepada jaksa untuk ditindaklanjuti.

Razali (39), warga Desa Rangkileh kepada Serambi menyebutkan, pada tahun 2015, desa mengalokasikan dana untuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Rp 20 juta untuk pengadaan pupuk yang diberikan dalam bentuk utang kepada masyarakat. Warga diminta mengembalikan dana utang pupuk tersebut pada saat panen. “Dalam hasil rapat, ternyata uangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh BUMG,” kata Razali.

Disebutkan, pada 2017 APBG kembali mengalokasikan dana Rp 98 juta untuk BUMG sebagai modal usaha. Warga sudah menyampaikan ke aparat desa dan BUMG bahwa sebelum dana tersebut dicairkan, harus terlebih dahulu dilakukan rapat umum di desa. “Tapi ternyata saat rapat umum, dana tersebut sudah dicairkan dan sampai sekarang tidak jelas penggunaannya,” katanya.

Disebutkan, dalam rapat warga juga baru mengetahui ternyata ada sisa lebih dana APBG 2017 sebesar Rp 66 juta dan dijanjikan diberikan untuk pemuda Rp 5 juta. Namun, ternyata yang diberikan hanya Rp 1 juta. “Laporan yang kami sampaikan tersebut juga ikut diteken masyarakat, karena 90 persen masyarakat mendukung dana tersebut diusut,” katanya.

Warga lainnya, Hamdan, juga menyebutkan hal serupa. “Keluarga kami tidak menerima pupuk yang dibeli dengan dana APBG tahun 2015 sebesar Rp 20 juta. Tapi saya juga tidak tahu kemana digunakan anggaran tersebut,” ujar Hamdan. Oleh karena itulah, warga berharap jaksa segera mengusutnya.

Segera dituntaskan
Keuchik Rangkileh Zainuddin kepada Serambi menyebutkan, sebelum berakhir masa jabatan dirinya sebagai keuchik, persoalan tersebut harus segera dituntaskan pihak BUMG. Ia sudah meminta pengurus BUMG segera menyelesaikan persoalan tersebut secepatnya. “Dari Rp 20 juta dana APBG 2015 untuk BUMG, yang sudah dibayar warga Rp 11 juta. Sedangkan sisanya belum dibayar penerima pupuk,” katanya.

Sedangkan dana APBG tahun 2017 sebesar Rp 98 juta dipakai untuk modal usaha BUMG. Kini yang tersisa di rekening hanya Rp 8 juta. Selebihnya belum dikembalikan warga. “Awalnya dana Rp 98 juta itu akan kita belikan tanah untuk pembangunan TK, tapi warga tidak setuju, karena itu warga meminta dana itu dipinjamkan untuk gadai tanah sawah. Ketika panen desa mendapat keuntungan dari warga yang meminjamnya,” katanya. Keuchik meminta warga segera membayar utang desa tersebut sebelum penegak hukum mengusutnya.(jaf)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved