Kasus Pungli MTQ ke Jaksa

Polres Aceh Barat merampungkan pemeriksaan terhadap kasus dugaan pungutan liar (pungli) dana untuk kegiatan Musabaqah

Kasus Pungli MTQ ke Jaksa
KOMPAS.COM
Ilustrasi 

* Dua Tersangka Ditahan di Mapolres

MEULABOH - Polres Aceh Barat merampungkan pemeriksaan terhadap kasus dugaan pungutan liar (pungli) dana untuk kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dengan tersangka mantan Camat Arongan Lambalek, SJ (52) dan seorang bendahara di kantor camat setempat berinisial H (35). “Berkas pemeriksaan sudah rampung. Tahap pertama berkas juga sudah kami serahkan ke jaksa. Kini dalam penelitian di jaksa,” kata Kapolres Aceh Barat, AKBP Raden Bobby Aria Prakasa SIK kepada wartawan, Jumat (1/2).

Kapolres yang didampingi Kasat Reskrim Iptu M Isral SIK, menjelaskan, terhadap kelanjutan berkas itu apakah sudah lengkap atau belum, masih menunggu hasil penelitian tim kejaksaan. “Bila diketahui berkasnya masih perlu penambahan, tentu akan dilengkapi,” jelasnya. “Terhadap kedua tersangka, hingga kini mereka masih ditahan di Polres Aceh Barat,” tukas Kapolres.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polres Aceh Barat telah meningkatkan status Camat Arongan Lambalek, SJ (52) dan staf di kantor camat setempat, H (35) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 15 Oktober 2018. Sedangkan, dua orang lainnya yang juga terjaring dalam OTT Polres Aceh Barat itu, yakni A yang sehari-hari sebagai staf di kantor camat dan AM, keuchik sebuah desa di Arongan Lambalek, sudah dibebaskan. Namun begitu, keduanya dijadikan sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Selain itu, polisi juga menyita uang senilai Rp 38 juta yang merupakan kutipan untuk pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) di kecamatan setempat. Penangkapan tersebut terjadi ketika Keuchik AM sedang menyerahkan uang sebesar Rp 2 juta kepada staf di kantor camat setempat. Uang yang diserahkan itu dilaporkan untuk kegiatan MTQ yang akan berlangsung di Kecamatan Arongan Lambalek, tepatnya di Desa Drien Rampak pada 20 Oktober 2018 lalu. Tapi, pascapenangkapan camat beserta stafnya itu, akhirnya MTQ tersebut tidak jadi digelar. Kedua aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Aceh Barat yang ditangkap polisi itu dijerat dengan Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kasus PD Pakat Beusaree
Sementara itu, Kapolres Aceh Barat, AKBP Raden Bobby Aria Prakasa menambahkan, untuk kasus dugaan korupsi pada Perusahaan Daerah (PD) Pakat Beusaree hingga kini juga masih dalam pemeriksaan polisi. Jumlah tersangka sejauh ini sebanyak dua orang. “Untuk berkas tahap pertama sudah kami teruskan ke jaksa dan saat ini dalam penelitian jaksa. Sedangkan dua orang yang sudah ditetapkan tersangka sejauh ini masih ditahan di Polres,” ulas Kapolres yang didampingi Kasat Reskrim, Iptu M Isral SIK.

Untuk diketahui, dalam kasus PD Pakat Beusaree ini, Polres Aceh Barat menahan SS (66), mantan direktur utama (dirut) dan R (45), mantan direktur administrasi perusahaan daerah (PD) itu karena diduga terlibat korupsi penyertaan modal dari APBK Aceh Barat. Keduanya ditangkap pada Oktober 2018 lalu, setelah polisi menerima hasil audit temuan kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp 1,7 miliar. Dari total kerugian negara tersebut, sebanyak Rp 331,5 juta di antaranya berhasil disita sebagai barang bukti.(riz)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved