MaTA Sorot Keterbukaan Informasi

Lembaga Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyorot keterbukaan informasi dari pihak pemerintah yang masih belum berjalan dengan baik

MaTA Sorot Keterbukaan Informasi
FOTO IST
PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyerahkan piagam penghargaan keterbukaan informasi publik kepada Kadis Syariat Islam Aceh, EMK Alidar, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Kamis (27/12). FOTO IST 

* Sering Menjadi Sengketa Berkepanjangan

IDI - Lembaga Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyorot keterbukaan informasi dari pihak pemerintah yang masih belum berjalan dengan baik. Bahkan, sering menjadi sengketa informasi yang berkepanjangan, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya.

Hal itu disampaikan oleh Amel, anggota Badan Pekerja MaTA saat menjadi narasumber dalam pelatihan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP). Pelatihan itu diikuti para pejabat Pemkab Aceh Timur, termasuk para camat di gedung serbuguna Pemkab Aceh Timur, Idi, Kamis (31/1).

Amel mengatakan berdasarkan refleksi yang dilaksanakan oleh MaTA, selama 11 tahun disahkannya UU DIP, ternyata implementasinya belum maksimal. Dikatakan, masih banyak permohonan informasi oleh masyarakat yang justru berujung di sidang penyelesaian sengketa informasi.

Disebutkan, kondisi tersebut terpapar di empat kabupaten yang menjadi wilayah dampingan MaTA yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Ditambahkan, kabupaten tersebut ternyata belum menyusun DIP yaitu daftar yang memuat seluruh jenis informasi yang dikuasai oleh pemerintah.

Dia menjelaskan dengan terjadinya sengketa permohonan informasi yang terbuka, membuktikan bahwa badan publik telah mengabaikan amanah pasal 2 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

“Waktu, energi dan anggaran terkuras untuk mengikuti sidang sengketa informasi, karena bisa mencapai 100 hari kerja. Masyarakat tentunya akan sangat dirugikan dengan kondisi tersebut,” ujar Amel.

“MaTA berkeyakinan kegiatan ini efektif untuk memberikan pemahaman secara utuh kepada OPD terkait praktik keterbukaan informasi,” jelasnya. Dia berharap proses pelayanan informasi kepada masyarakat berjalan sesuai aturan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga terbentuk tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

Dinas Komunikasi Informasi (Diskominfo) dan Persandian Aceh menggelar pelatihan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) yang diikuti para pejabat Pemkab Aceh Timur, termasuk para camat.

Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Timur, Muhammad Amin membuka acara sosialisasi dan pelatihan tersebut. “Informasi merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan hal tersebut merupakan hak publik untuk memperoleh informasi dengan akurat dan benar,” kata M Amin.

Menurutnya, setiap orang berhak memperoleh informasi dan undang-undang mengatur tentang keterbukaan informasi publik tersebut. “Oleh karenanya, badan publik dalam hal ini pemerintah harus menyediakan dan melayani informasi serta mempunyai kewajiban untuk membuka akses kepada masyarakat secara luas,” kata Muhammad Amin. Ditambahkan, keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, maka semua pengelola lembaga publik harus bertanggungjawab kepada masyarakat.

“Badan publik dalam hal ini legislatif, eksekutif, yudikatif dan ormas,” sebutnya dihadapan pimpinan OPD dan para camat. M Amin juga mengharapkan peserta sosialisasi dapat memahami secara mendalam tentang informasi publik ini.

Dikatakan, OPD sebagai badan publik harus menjalin koordinasi yang mudah dan sinergitas sesuai visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Aceh Timur periode 2017-2022.

Acara yang dimotori Diskominfo Aceh Timur itu diikuti sebanyak 138 orang, dengan pemateri Kepala Dinas Komunikasi dan Persandian Aceh, Marwan Nusuf, Ketua LSM MaTA Alfian, serta Kepala Dinas Kominfo Aceh Timur, Khairul Rizal.(c49/rel)

persoalan keterbukaan informasi
* Amanah pasal 2 ayat (3) UU No 14 Tahun 2008 terabaikan
* Informasi harus diperoleh setiap pemohon
* Dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana
* Empat kabupaten di Aceh paling dominan abaikan
* Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Timur dan Aceh Tamiang

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved