Opini

Merebut Brand Wisata Halal

DI penghujung 2018 lalu, dalam sebuah gala di Kementerian Pariwisata, Menteri Pariwisata membeberkan capaian pembangunan

Merebut Brand Wisata Halal
NET
Ilustrasi 

Daya tarik terakhir yang bukan hanya untuk wisatawan muslim tetapi juga untuk wisatawan global adalah kenyataan bahwa Aceh adalah destinasi konflik-damai. Sejarah konflik vertikal Aceh dengan pemerintah pusat adalah sisi lain dari sejarah bangsa Aceh yang kini berintegrasi dalam NKRI. Hampir sejak awal kemerdekaan, Aceh tak henti-hentinya berkonflik dengan pemerintah pusat, khususnya tentang kedudukan Aceh sebagai satu provinsi yang bergabung dengan NKRI tetap menekankan prinsip-prinsip kesetaraan, bukan sebagai sub-ordinat atau bawahan dari pemerintah pusat.

Wisata bukan maksiat
Potensi Aceh yang sangat besar di bidang wisata halal akan sia-sia jika masyarakat Aceh belum merubah persepsinya tentang wisata. Masih banyak elemen dan kelompok masyarakat yang menganggap wisata identik dengan maksiat; asal mendengar kata “wisata” yang terbayang dalam benak mereka adalah khalwat, khamar, dan semua yang berhubungan dengan itu. Persepsi ini sangat menyesatkan, karena persepsi ini pula banyak potensi wisata di Aceh, khususnya di kabupaten/kota tidak bisa menjadi “mesin” PAD.

Wisata tidak identik dengan maksiat dan turis tidak identik dengan bule. Wisata juga tidak identik dengan pantai, gunung dan sebagainya. Mindset ini sadar atau tidak mendominasi pikiran sebagaian masyarakat bahkan pemerintah daerah kita di Aceh. Konsep wisata sesungguhnya adalah konsep berkunjung atau bertamu itu sendiri. Banyak motif bagi seseorang untuk melakukan kunjungan ke suatu tempat.

Di Era Industri 4.0 ini, motif-motif itu akan semakin beragam. Setidaknya, ada enam motif orang melakukan kunjungan ke suatu tempat, yaitu kunjungan rekreasi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, administrasi dan bisnis. Kunjungan rekreasi lebih kepada kebutuhan pemenuhan rasa ingin tahu (kuriositas) tentang suatu tempat, orang-orangnya dan budayanya. Kunjungan pendidikan kini menjadi alasan kuat bagi lalu lintas manusia antardaerah ke daerah lain. Beberapa daerah yang ditahbiskan sebagai kota pendidikan telah menikmati PAD yang melimpah, karena aktivitas pendidikan yang banyak.

Kemudian, kebutuhan akan pelayanan dan kesehatan juga “memaksa” orang untuk mencari yang terbaik. Kenyataan saat ini banyak orang Aceh yang melawat Pulau Penang semata-mata karena butuh sehat. Selanjutnya, kebutuhan administrasi suatu daerah dengan daerah lain juga menggerakkan mobilitas aparaturnya untuk berurusan administrasi, Jakarta sebagai pusat administrasi adalah contoh nyata wisata administrasi. Terakhir, wisata bisnis juga menjadi kebutuhan yang mengharuskan orang melakukan perjalanan.

Pentingnya hasil kajian CracentRating ini adalah dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan wisata halal di Aceh pada khususnya. Semua yang disuguhkan oleh CracentRating ini akan membantu kita di Aceh melihat peta industri wisata global, memahami posisi pasar wisata global terkini, memperhatikan ruang inovasi di masa depan, dan merekomendasikan strategi-strategi khusus untuk peningkatan pasar wisata jangka panjang. Aceh, pemerintah dan masyarakat harus menyadari bahwa wisata halal adalah industri besar dan Aceh punya semua potensi untuk itu. Alangkah naif dan malunya kita jika brand wisata halal direbut daerah lain yang belum diberi hak pelaksanaan syariat Islam secara formal dan legal.

Dr. Marah Halim, S.Ag, M.Ag, M.H., Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Aceh. Email: marahh77@gmail.com

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved