Realisasi CSR di Nagan Raya Dipertanyakan

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang ada di Kabupaten Nagan Raya

Realisasi CSR di Nagan Raya Dipertanyakan
Anggota DPRK Nagan Raya, Raja Sayang didampingi Cut Man memperlihatkan hasil pansus berupa bukti pencemaran lingkungan yang terjadi di pemukiman warga di Gampong Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Senin (25/5). SERAMBI/DEDI ISKANDAR 

SUKA MAKMUE - Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang ada di Kabupaten Nagan Raya menjadi sorotan saat ini. Pasalnya, realisasi dana CSR tersebut dinilai masih kurang transparan, terutama bagi warga yang berada di sekitar perusahaan tersebut.

“Untuk itu, kita mendorong Pemkab Nagan Raya agar menertibkan CSR dari perusahaan yang ada di daerah itu. Hal tersebut supaya adanya keterbukaan dan transparan terhadap masyarakat,” tukas Koordinator Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Pantai Barat Selatan, Hamdani kepada Serambi, Kamis (31/1).

Ia menerangkan, pemerintah semestinya mempublikasikan nama dan besaran dana CSR yang sudah dilaporkan oleh perusahaan, termasuk juga realisasinya di lapangan. Menurutnya, selama ini sangat minim informasi yang bisa didapat oleh masyarakat terhadap program-program CSR dari setiap perusahaan, seperti perusahaan kelapa sawit dan perusahaan batu bara di wilayah itu.

“Cukup banyak perusahaan berbisnis di Nagan Raya saat ini, baik perusahaan kelapa sawit dan juga perusahaan batu bara. Namun, sejauhmana dampak manfaat yang sudah ada dari adanya realisasi program CSR ke masyarakat, belum bisa diketahui,” jelas Hamdani.

Ditegaskan dia, setiap perusahaan wajib menyalurkan dana CSR. Tapi realitanya, ungkap Hamdani, kewajiban itu sering diabaikan dan luput dari perhatian publik, sehingga perusahaan terkesan menganggap remeh tanggung jawab sosialnya itu. “Padahal, di sekitar lingkungan perusahaan itu banyak persoalan atau aktivitas perusahaan yang berdampak buruk terhadap masyarakat setempat,” ulasnya.

Meski begitu, YARA juga mengapresiasi langkah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nagan Raya yang akan melakukan pemeriksaan dokumen izin lingkungan terhadap semua perusahaan kelapa sawit dan perusahaan lainnya di daerah itu. Jika ada perusahaan yang tidak memiliki izin amdal, YARA meminta agar segera diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

“Jika perusahaan tersebut sudah ada amdal, coba dikaji kembali apakah izin amdal yang dia dapatkan tersebut sudah sesuai dengan peraturan atau ada syarat-syarat tertentu yang tidak dipenuhi pihak perusahaan dalam memperoleh izin amdal tersebut,” sebutnya.

Selain itu, tukas Hamdani, DLH juga harus melibatkan masyarakat dalam proses amdal dan izin lingkungan agar warga setempat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, sehingga masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan atas rencana usaha tersebut.(c45)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved