Golkar Diminta Tindaklanjuti PAW Firmandez

Majelis Etik Partai Golkar mengeluarkan keputusan tentang Tindak Lanjut Proses Penggantian Antarwaktu (PAW) dari Firmandez

Golkar Diminta Tindaklanjuti PAW Firmandez
Firmandez

* Keputusan Majelis Etik Partai
* Penggantinya Marzuki Daud

JAKARTA - Majelis Etik Partai Golkar mengeluarkan keputusan tentang Tindak Lanjut Proses Penggantian Antarwaktu (PAW) dari Firmandez kepada Marzuki Daud, sebagai Anggota DPR RI Dapil Aceh II. Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan No:SK-01/ME/DPO/GOLKAR/XII/2018, tanggal 4 Desember 2018.

Keputusan Majelis Etik Partai Golkar ditandatangani oleh Ketua Drs H Mohamad Hatta MBA PhD dan anggota terdiri dari Andi Matalatta SH MH, Ir Rully Chairul Azwar MSi IPU, DR Hassan Wirajuda SH MALD LL.M, Drs Djasri Marin SH, Drs H Ibrahim Ambong MA, dan Hj Tyas Indyah Iskandar SH MKn.

Surat Keputusan Majelis Etik Partai Golkar tersebut memuat empat poin, salah satunya meminta DPP Partai Golkar untuk segera memproses pergantian antar waktu Firmandez kepada Marzuki Daud sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian bermaterai cukup antara Firmandez dan Marzuki Daud tertanggal 11 Februari 2013.

Tokoh senior yang juga pendiri Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Golkar Aceh, H Dahlan Sulaiman, menyerukan kepada DPP Partai Golkar untuk menjalankan keputusan Majelis Etik Partai Golkar tersebut, dalam rangka mempertahankan dukungan kader dan masyarakat kepada Partai Golkar.

“Apabila keputusan Majelis Etik Partai Golkar ini tidak dijalankan, dapat memberi dampak terhadap dukungan kader dan masyarakat. Sebagai pendiri Sekber Golkar di Aceh, saya tentu tidak ingin Partai Golkar ditinggalkan kader dan masyarakat. Karena itu kita minta Ketua Umum Golkar menindaklanjuti hasil dari Majelis Etik Partai Golkar,” tukas Dahlan Sulaiman di Jakarta, Sabtu (2/2).

Dahlan yang juga pernah duduk beberapa periode dalam kepengurusan Sekber maupun Golkar Aceh sampai tahun tahun 80-an, menyatakan, apabila konflik dalam tubuh Golkar yang sudah diputuskan oleh Majelis Etik tidak dijalankan, maka bisa saja Golkar akan kehilangan kursi di Dapil II Aceh.

“Saya sekali lagi tidak ingin terjadi perpecahan dalam tubuh Golkar, sehingga berdampak ditinggalkan oleh kader dan masyarakat,” ujar mantan Ketua Kadin Aceh yang juga tokoh pers ini.

Kuasa hukum Marzuki Daud, Zulfadillah SH, juga minta Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk segera melakukan Pergatian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI Fraksi Golkar di DPR RI atas nama Marzuki Daud.

Zulfadli mengatakan, bahwa perkara yang diduga sebagai peristiwa tindak pidana pemalsuan surat/dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP yang diduga dilakukan oleh terlapor Marzuki Daud telah dihentikan penyelidikannya berdasarkan Surat Perintah Penghentian Peyelidikan (SP3) Nomor: SPPP/16/III/2018/Dit. Tipidum, tanggal 16 Maret 2018.

“Selain itu, Mahkamah Partai Golkar pada 27 November 2018 juga telah mengeluarkan surat Nomor: B.59/MP-Golkar/XI/2018 perihal pendapat hukum tentang penggantian antar waktu yang isinya mutlak kewenangan DPP Partai Golkar, untuk memproses penggantian antar waktu dari Firmandez kepada Marzuki Daud,” kata Zulfadillah.

Terpisah, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar Aceh, H Azhari Basyar, mengaku sudah membaca putusan Majelis Etik Partai Golkar. Ia menegaskan, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, wajib melaksanakan keputusan majelis etik tersebut. “Putusan itu sudah sesuai dengan usulan yang kami sampaikan dalam pertemuan dengan Majelis Etik Partai Golkar,” kata Azhari.

Menurut Azhari, kalau putusan majelis itu tidak dijalankan, maka akan merugikan Airlangga sendiri. “Dalam putusan majelis etik sudah tegas dinyatakan, dilakukan pergantian antar waktu dengan Marzuki Daud,” tukas Azhari lagi.

Disebutkan, Wantim Partai Golkar Aceh sudah pernah menyurati Ketua Umum DPP Partai Golkar Aceh agar menjalankan komitmen yang pernah dibuat oleh antara Marzuki Daud dan Firmandez dijalankan. “Wantim Golkar Aceh pernah mengirim surat ke DPP Partai Golkar agar menjalankan komitmen satu periode keanggotaan di DPR RI dibagi dua orang, sesuai surat perjanjian antara Firmandez dan Marzuki Daud. Surat Wantim kepada DPP Golkar kita sampaikan pada 5 Juli 2018, tetapi ternyata tidak dijalankan,” ujar Azhari Basyar.

Ditambahkan juga, Wantim Golkar Aceh juga sudah bertemu dengan majelis etik Partai Golkar. “Kami juga menyampaikan hal yang sama,” ujar Azhari.(fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved