Opini

Antara Kemandirian dan Kemiskinan Desa

SEBAGAIN besar penduduk miskin berada di desa. Adanya Dana Desa ternyata belum mampu mengurangi ketimpangan

Antara Kemandirian dan Kemiskinan Desa
serambitv
kemiskinan 

Badan Pusat Statistik melakukan pendataan Potensi Desa (Podes) pada 2018. Pendataan ini dilaksanakan 3 kali dalam kurun waktu 10 tahun. Satu hasil dari pendataan tersebut adalah IPD yang merupakan satu indikator dalam mengevaluasi tingkat kemajuan desa. IPD dihitung berdasarkan lima dimensi, yaitu; Ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintah.

Lima dimensi tersebut disusun berdasarkan 12 variabel dan 42 indikator. Desa dengan angka IPD di atas 75 termasuk kategori desa mandiri. Desa dengan angka IPD lebih dari 50 namun kurang dari atau sama dengan 75 termasuk desa berkembang. Sedangkan desa dengan IPD yang kurang dari atau sama dengan 50 maka termasuk desa dengan kategori tertinggal.

Berdasarkan hasil pendataan Podes 2018, dari 6.508 desa di Aceh, terdapat 3,47% desa berstatus mandiri, 84,17% berstatus desa berkembang, dan masih terdapat sekitar 12,36% yang termasuk desa tertinggal. Sebagian besar desa di Aceh termasuk dalam kategori desa berkembang dan baru sebagian kecil desa yang termasuk dalam kategori desa mandiri.

Meskipun demikian jika dilihat lagi perkembangan desa pada 2014 dan 2018, terdapat pengurangan jumlah desa tertinggal, yaitu sebanyak 1.223 desa. Tak hanya itu, jumlah desa mandiripun meningkat sebanyak 140 desa dari 2014. Dari angka tersebut, dapat dilihat bahwa IPD Aceh telah menunjukkan perbaikan status desa.

Sebuah desa yang dikategorikan mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintah yang sudah sangat baik.

Dalam rentang nilai 0-100, IPD Aceh mengalami peningkatan dari 54,01 pada 2014 menjadi 58,95 pada 2018. Seluruh dimensi penyusun IPD mengalami kenaikan dengan yang paling tinggi kenaikannya adalah dimensi pemerintah desa. Sedangkan dimensi pelayanan dasar merupakan dimensi yang paling rendah kenaikannya, yaitu hanya sebesar 0,99 poin.

Kemiskinan desa
Program pemerintah dalam memanfaatkan dana desa melalui peningkatan sarana dan prasarana di perdesaan sudah baik terlihat dari IPD Aceh yang meningkat serta jumlah desa mandiri yang juga meningkat. Namun disayangkan angka kemiskinan desa masih tinggi. Tingginya kemiskinan desa tentu saja ironis. Di tengah guyuran dana desa yang mencapai miliaran rupiah, tetapi dampaknya tidak dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Padahal, dana desa tidak hanya ditujukan untuk peningkatan infrastruktur, namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin perdesaan.

Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, bahwa dana desa yang didapatkan dapat dialokasikan untuk kegiatan yang berbasis ekonomi rakyat. Pengelola dana desa dapat membuat berbagai kegiatan padat karya yang mengikutsertakan masyarakat desa sebagai anggotanya.

Selain itu, pemerintah desa dapat memaknai data IPD dan memberi perhatian pada dimensi dan indikator penyusunnya dalam menyusun program pembangunan desa. Misalnya, dengan pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi pertanian. Pemerintah desa juga dapat membuat pembinaan kepada para petani dengan menginformasikan teknik-teknik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas padi, seperti sistem tanam jajar legowo, penggunaan benih unggul dan pupuk.

Permasalahan yang mungkin menjadi hambatan besar adalah menemukan potensi ekonomi desa. Potensi ini dapat berasal dari sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun budaya. Misalnya, desa yang memiliki pemandangan alam yang indah dapat membuat program untuk meningkatkan daya tarik wisata tersebut dengan menyediakan fasilitas yang mampu menarik wisatawan maupun melakukan sosialisasi ke media cetak dan media online.

* Ismaturahmi Suhaimi, S.ST., ASN pada Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Tamiang. Email: isma.suhaimi@bps.go.id

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved