Opini

Perlente Si Pemburu Rente di Gampong

SATU faktor pendorong lahirnya kebijakan yang berpeluang koruptif adalah karena balas budi kepada pihak ketiga

Perlente Si Pemburu Rente di Gampong
KOMPAS / AGUS SUSANTO
Boneka didandani koruptor dimasukkan dalam jeruji besi proyek jalan yang terbengkalai di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (13/12). Kritikan terhadap pelaku koruptor terus disuarakan oleh aktivis untuk mendorong tindakan lebih tegas dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lainnya. (KOMPAS / AGUS SUSANTO) 

Oleh Kemal Pasya

SATU faktor pendorong lahirnya kebijakan yang berpeluang koruptif adalah karena balas budi kepada pihak ketiga yang berlakon sebagai rent seeker (pemburu rente). Istilah “pemburu rente” sering disebutkan dalam studi ilmu ekonomi politik. David Ricardo, misalnya, seorang pakar ekonomi klasik yang pertama kali mengembangkan konsep rente dalam konteks harga sewa tanah yang tinggi pada tanah petani yang paling subur. Jika rente dimaknai sebagai laba atau keuntungan, ahli ekonomi politik seperti Gordon Tullock menerangkan bahwa rente ialah laba yang diterima oleh penguasa melalui kekuasaan yang dimilikinya dan digunakan untuk mengejar kepentingan pribadi. Perilaku aktornya diberi gelar kalap rente atau rent seeking behavior.

Konsep tersebut memberikan beberapa kesimpulan, yaitu: Pertama, istilah pemburu rente dapat dipastikan bermakna negatif; Kedua, aktor perburuan rente adalah penguasa (pemerintahan) dan pengusaha (pihak ketiga); Ketiga, laba atau keuntungan dinikmati lebih banyak oleh pemburu rente, dan; Keempat, adanya upaya monopoli laba atau keuntungan.

Rekam jejak pemburu rente di negeri ini telah mewarnai pasang surut perekonomian dan perpolitikan Indonesia. Sejak awal kemerdekaan hingga sekarang, telah dikenal istilah Ali Baba. Berawal dari lahirnya Program Benteng yang bertujuan memberikan lisensi impor kepada pengusaha pribumi, namun nyatanya lisensi tersebut disewakan kepada pengusaha asing yang berpengalaman, lalu keuntungan dibagi dua.

Ada pula lakon pemburu rente dalam sinetron “Papa Minta Saham” yang heboh dan menyita perhatian publik. Hingga dugaan sindikat pemburu rente pada fenomena impor pangan yang kerap menjadi isu hangat untuk diperbincangkan menjelang “perhelatan akbar” tahun 2019 ini. Jika pada level tertinggi pemburu rente bebas mencari laba di antara penguasa dan pengusaha, lantas bagaimana kondisinya pada lingkup pemerintahan gampong?

Mengincar gampong
Pada uraian awal telah dijelaskan bahwa satu kesimpulan dari konsep pemburu rente adalah aktor yang berperan berasal dari penguasa atau pengusaha. Jika boleh masuk ke dalam pemikiran keduanya, setidaknya ada beberapa alasan yang menyebabkan aktor tersebut saat ini mulai mengincar laba di gampong, wilayah perburuan yang strategis.

Pertama, besarnya anggaran gampong. Sebab ini tentu menjadi faktor utama yang mengundang pemburu rente datang ke gampong. Bahkan tidak hanya anggaran Dana Desa dari APBN yang semakin besar, pendapatan asli gampong yang semakin meningkat dari tahun ke tahun pun juga menjadi incaran si pemburu rente. Mereka akan memanfaatkan sumber daya finansial yang dimiliki gampong sebagai main course (hidangan utama) yang nikmat untuk disantap. Namun, untuk mematangkannya mereka akan masuk mulai dari proses perencanaan dan penganggaran gampong.

Harus diakui bahwa anggaran gampong akan menarik perhatian pihak eksternal gampong, entah itu oknum pemerintah daerah atau pihak ketiga. Indikasi suatu gampong menjadi korban pemburu rente paling tidak ditandai dari munculnya beberapa kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, namun gampong diminta untuk membiayainya.

Contoh sederhana, penyelenggaraan pelatihan atau peningkatan kapasitas aparatur gampong yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah tertentu dan dibiayai dengan Dana Desa oleh seluruh gampong. Ada pula modus pihak ketiga yang menawarkan pelatihan kepada gampong, namun masuk melalui oknum pemerintah daerah yang dapat “memfasilitasi” keinginan mereka. Jika modus ini terlihat, bukan tidak mungkin oknum tersebut akan membantu pihak ketiga dengan “memaksa” gampong menganggarkan sejumlah Dana Desa dalam rangka ikut serta pada pelatihan mereka.

Contoh yang disebutkan terakhir barangkali banyak terjadi di berbagai daerah. Pada kenyataannya, oknum penguasa atau pengusaha memanfaatkan peluang struktur anggaran gampong untuk meraup keuntungan yang besar. Korban biasanya adalah pemerintah gampong yang tidak memegang teguh prinsip perencanaan dan penganggaran gampong.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved