Opini

Perlente Si Pemburu Rente di Gampong

SATU faktor pendorong lahirnya kebijakan yang berpeluang koruptif adalah karena balas budi kepada pihak ketiga

Perlente Si Pemburu Rente di Gampong
KOMPAS / AGUS SUSANTO
Boneka didandani koruptor dimasukkan dalam jeruji besi proyek jalan yang terbengkalai di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (13/12). Kritikan terhadap pelaku koruptor terus disuarakan oleh aktivis untuk mendorong tindakan lebih tegas dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lainnya. (KOMPAS / AGUS SUSANTO) 

Kedua, keterbatasan akses informasi pemerintah gampong. Pemburu rente amat senang memilih gampong yang berada jauh dari pusat ibukota kabupaten/kota atau kecamatan. Mengapa? Karena pada umumnya mereka masih memiliki keterbatasan terhadap informasi yang berkembang dan kurang memadainya sarana/prasarana pendukung. Kelemahan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemburu rente untuk melancarkan serangannya. Terlebih jika sang pemburu membidik area abu-abu, yaitu area kegiatan di wilayah transisi antara kebutuhan dan keinginan gampong.

Sebagai contoh, pemburu rente dengan latar belakang teknologi informasi meminta beberapa gampong untuk melakukan pengadaan tablet atau smartphone (ponsel pintar) dengan dalih pentingnya penggunaan teknologi untuk membantu kelancaran tugas-tugas pelayanan di gampong. Faktanya, gampong dengan kondisi sebagaimana disebutkan di atas belum tentu membutuhkan hal tersebut. Terlebih lagi jika biaya yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan manfaat di kemudian hari. Mubazir, bukan?

Dan, ketiga, adanya koneksi dengan oknum pemerintah. Oknum pemerintah yang dimaksud dapat berasal dari berbagai level mulai dari pusat hingga gampong. Namun, level terdekat yang dapat mempengaruhi tindakan pemerintah gampong untuk menguntungkan pemburu rente adalah level pemerintah daerah dan pemerintah gampong itu sendiri.

Beberapa perilaku pemburu rente yang perlu kita waspadai misalnya adalah perilaku menggertak, mengancam, atau merayu dengan menjual nama pejabat atau tokoh tertentu yang dianggap dapat mempengaruhi keputusan pemerintah gampong. Bukan tidak mungkin pemburu rente memanfaatkan koneksi dengan oknum tersebut untuk melahirkan sebuah rekomendasi atau aturan tertulis yang dapat memuluskan niat buruknya, sekalipun langkah yang ditempuhnya bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Tiga sebab tersebut cukup mewakili karakteristik khusus pemburu rente yang mesti diwaspadai oleh gampong, yakni kurang mampu atau berani bersaing dengan kompetitior lain dan memiliki tujuan untuk memonopoli penguasa atau aturan agar lebih memihak pada dirinya. Ironis memang. Nyali kecil, tetapi tamak dan banyak gaya. Dasar perlente.

Kewaspadaan dini
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlente berarti tampak gagah (bagus, apik, tampan, rapi, necis) atau suka berpakaian rapi. Istilah perlente yang melekat pada pemburu rente pun demikian maknanya. Sayang, penampilan “gagah dan rapi” ala pemburu rente hanyalah pembungkus dari niat jahatnya untuk menguras sumber daya di gampong demi kepentingan dirinya atau oknum yang menyertainya. Lalu, kewaspadaan dini seperti apa yang harus dibangun oleh pemerintah gampong untuk mencegah hal buruk itu terjadi?

Pertama, perkuat kewenangan gampong. Pemerintah daerah punya kewajiban menetapkan daftar kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan qanun gampong sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing gampong. Gunakan qanun gampong tersebut untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan “titipan” yang sebetulnya bukan bagian dari kewenangan gampong. Integritas dan ketegasan sangat dibutuhkan pada proses ini.

Kedua, utamakan mekanisme musyawarah gampong. Jika dilakukan dengan baik, musyawarah gampong dapat membedah tawaran kegiatan dari pihak ketiga dengan sangat terperinci. Hubungkan penawaran dengan kebutuhan masyarakat, penanganan persoalan prioritas, potensi gampong, dan dasar hukum yang terkait. Keterlibatan seluruh unsur pemerintah gampong, tuha peut, dan unsur masyarakat mutlak diperlukan. Pertimbangkan pula referensi tentang pihak ketiga lainnya. Mungkin ada yang lebih murah, atau bahkan gratis.

Ketiga, kembangkan model atau metode kerja sama. Permendagri No.96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Antar Desa di Bidang Pemerintahan dapat dijadikan alat untuk menertibkan pemburu rente dengan langkah-langkah yang prosedural dan birokratis. Bila ada kegiatan yang berlevel kecamatan atau kabupaten/kota, gampong dapat melakukan kerja sama dengan gampong lainnya agar kegiatan lebih efektif dan anggaran lebih efisien. Bila pun ada gampong yang sepakat dengan “barang dagangan” pihak ketiga, maka perjanjian kerja sama yang akan disusun wajib dikonsultasikan kepada kepala daerah melalui camat untuk mendapat masukan. Pemburu rente yang ganas, jangan sampai lepas.

* Kemal Pasya, S.IP., MPA., Kabid Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Barat. Email: kemalpasya95@yahoo.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved