Lahan di Sawang tanpa Izin

Pemkab Aceh Utara tidak pernah mengeluarkan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru

Lahan di Sawang tanpa Izin
MUHAMMAD THAIB,Bupati Aceh Utara

LHOKSUKON – Pemkab Aceh Utara tidak pernah mengeluarkan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru di Gampong Gunci, Kecamatan Sawang. Hal ini bertentangan dengan Instruksi Bupati Aceh Utara Nomor 545/INSTR/2016 tentang moratorium (penundaan) izin perkebunan sawit baru.

Hal itu disampaikan Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib menjawab Serambi Rabu (6/2). Untuk diketahui, berdasarkan hasil investigasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, luas perambahan hutan yang terjadi di Kecamatan Sawang, untuk penanaman kelapa sawit mencapai 2.000 hektare lebih.

“Saya tidak tahu adanya pembukaan lahan sawit baru di Kecamatan Sawang. Kita tidak pernah mengeluarkan izin tersebut. Selain itu, kita juga masih komit dengan moratorium yang sudah pernah kita keluarkan dulu,” tegas bupati.

Cek Mad–sapaan akrab Muhammad Thaib–kembali mengulang pernyataan kalau dirinya tidak pernah mengeluarkan izin untuk lahan barudi Sawang. Sehingga, dirinya tidak mengetahui aktivitas pembukaan lahan untuk penanaman sawit baru. “Kalau pembukaan lahan baru tidak ada izin, kecuali replanting (penanaman kembali),” pungkas Cek Mad.

Mantan Kepala Dinas Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Aceh Utara, Kastabuna MP kepada Serambi menyebutkan, dalam surat tembusan yang diterima dari Pemerintah Aceh, land clearing (pembersihan) lahan untuk perusahaan Dunia Perdana di Sawang mencapai 500 hektare. Karenanya, jika pembersihan dilakukan melebihi dari izin, itu melanggar aturan.

Menurut Kastabuna, perusahaan tersebut memiliki hak guna usaha (HGU) di kawasan itu mencapai 5.000 hektare dengan masa mencapai 32 tahun. Hak guna usaha diperoleh pada 2011. “Mereka berencana akan membersihkan lahan tersebut secara berkala, tapi untuk izin land clearing sekarang 500 hektare,” katanya.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Muhammad Nur kepada Serambi menyebutkan, pembukaan lahan baru di Sawang diduga tidak memiliki izin land clearing, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Walhi meminta polisi untuk menghentikan kegiatan tanpa izin dan memproses secara hukum.

“Usaha budidaya tanaman perkebunan di atas 2.000 hektare wajib memiliki Amdal sebagaimana disebutkan di Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” sebutnya, kemarin.

Menurut Walhi, dampak langsung dengan pembukaan lahan baru menjadi ancaman terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Mane, dan saat ini dalam kondisi kritis. Padahal itu sumber air untuk kebutuhan lahan pertanian masyarakat dengan luas sawah irigasi yang terhubung mencapai 8.963 hektare.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved