Salam

Tidak Gampang Menjadi PPPK

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, menyatakan proses rekruitment

Tidak Gampang Menjadi PPPK
SERAMBI/RIZWAN
KETUA DPRK Aceh Barat, Ramli SE didampingi wakil ketua menemui massa honorer K2 yang berdemo ke gedung dewan setempat 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, menyatakan proses rekruitment Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dimulai pada 8 Februari 2019. PPPK yang posisinya akan setara dengan PNS atau ANS ini rekruitmentnya memprioritaskan dari para honorer di lingkungan kesehatan, pertanian, dan pendidikan. “Jadi, para honorer di instansi pendidikan, pertanian, dan kesehatan --yang memenuhi syarat-- diingatkan supaya jangan risau,” kata Syafruddin.

Penerimaan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manejemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PP ini membuka peluang bagi para honorer yang tak mungkin lagi memenuhi syarat menjadi ANS atau PNS kerena faktor usia dan lainnya untuk bisa menjadi pegawai pemerintah. Makanya disebut dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Ya, di satu sisi kita sangat menyambut gembira terbukanya peluang menjadi pegawai pemerintah bagi para honorer yang selama ini nyaris putus asa berjuang untuk mendapat kesempatan menjadi pegawai pemerintah. Dan, kita berharap formasi yang akan diterima bisa banyak, sehingga besar pula kesempatan bagi para honorer untuk menjadi PPPK. Perekrutan ini akan melalui proses seleksi beberapa tahap, mulai seleksi administrasi hingga kemampuan.

Kemudian, yang bikin kita khawatir adalah terjadinya berbagai kecurangan. Dan, ini sudah sangat sering terungkap di tanah air. Setiap kali ada pembukaan penerimaan pegawai secara khusus, selalu terjadi berbagai kecurangan. Misalnya, pada saat proses perekrutan guru honorer menjadi PNS yang disebut K1 dan K2, banyak pejabat dan honorer itu sendiri yang berbuat curang. Mulai pemalsuan surat pengangkatan sebagai honorer hingga pembuatan pengalaman fiktif.

Dan, kecurangan-kecurangan seperti itu akan sangat mungkin terjadi lagi dalam penerimaan PPPK. Apalagi, hingga kini persyaratan untuk bisa jadi PPPK secara konkrit belum dipublikasikan oleh Pusat. Dan, berapa jumlah yang akan diterima pun belum dijelaskan. Demikian pula, untuk tenaga apa saja PPPK itu akan direkrut ini belum diketahui masyarakat, khususnya para peminat.

Namun, kita yakin betul, pemerintah tak mungkin manampung semua pagawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pertama, karena jumlah pegawai honorer terlalu banyak, bahkan sudah jauh melebihi kebutuhan ideal organisasi pemerintah. Lihat saja, belakangan ini karena tak mampu membayar lagi jerih para honorer, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh banyak yang “merumahkan” para pegawai honorer. Membludaknya honorer di instansi-instansi pemerintah daerah karena perekrutannya bukan berdasarkan kebutuhan, tapi lebih dipengaruhi faktor lain, seperti nepotisme dan balas budi.

Kedua, dalam kondisi keuangan negara yang sedang tak sehat ini, pemerintah pasti akan sangat selektif merekrut pegawai. Jadi faktor efisiensi anggaran sangat menjadi pegangan. Maka, formasi PPPK ini tidak akan terlalu banyak. Maka, bersiaplah bersaing!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved