Salam

Magnit DPRA Bukan Cuma Anggaran Pokir

LSM Masyarakat Tranparansi Aceh (MaTA) menilai, salah satu daya tarik banyak orang untuk menjadi calon anggota DPRA

Magnit DPRA Bukan Cuma Anggaran Pokir
SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
Koordinator MaTA, Alfian. 

LSM Masyarakat Tranparansi Aceh (MaTA) menilai, salah satu daya tarik banyak orang untuk menjadi calon anggota DPRA adalah karena adanya anggaran pokok pikiran (Pokir) yang sangat besar. Anggaran yang dulu disebut dana aspirasi, tahun anggaran 2019 dialokasikan mencapai Rp 1,5 triliun. Melalui pokir 2019 ini, masing-masing anggota DPRA bisa mengelola dana sebesar Rp 20 miliar, setiap wakil ketua Rp 45 miliar, dan ketua Rp 75 miliar. “Mereka (para caleg) tergiur dengan anggaran yang cukup besar itu,” kata Alfian, Koordinator MaTA.

Menurut penilaian LSM tersebut, adanya alokasi anggaran yang bisa dikelola masing-masing anggota DPRA membuktikan tata kelola anggaran Aceh masih sangat buruk. Buruk yang dimaksud, selain anggaran itu sangat rentan korupsi, memberi kewenangan kepada “pengawas” untuk mengelola anggaran adalah satu hal yang masih debatable. Apalagi, ada yang menengarai para wakil rakyat menarik fee besar sehingga anggaran tidak tepat sasaran. Apalagi, rekanan pelaksana proyek itu umumnya mereka tunjuk sendiri.

Seyogyanya, tidak pantas anggota DPRA mendapatkan jatah anggaran karena tiga fungsi anggota DPRA adalah fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. “Fungsi anggaran itu mengesahkan atau menolak qanun tentang anggaran Aceh setiap tahunnya, bukan malah meminta jatah anggaran,” kata aktivis antikorupsi itu.

Ya, kita sependapat dengan MaTA bahwa dana Pokir DPRA itu memang menjadi “magnit” bnagi para caleg untuk habis-habisan berusaha menjadi anggota DPRA. Demikian juga yang kini masih duduk di DPRA sangat bekerja keras untuk dapat duduk lagi di kursi legislatif provinsi itu.

Namun, Pokir itu bukan satu-satu daya tarik untuk menjadi anggota DPRA, tapi banyak lagi fasilitas lain yang bisa diperoleh. Ada rumah dinas yang mewah, mobil dinas, uang sidang, dan berbagai perjalanan dinas yang pelaksanaannya tak ubah seperti melancong, termasuk ke luar negeri.

Dana Pokir itu, pada tahun 2018 tidak gol, karena Gubernur Irwandi Jusuf tak mau mengalokasikan anggaran itu. Dan, sikap Irwandi itu menjadi salah satu sebab APBA 2018 harus dijalankan dengan Pergub. Tapi, tahun 2019 ini ternyata lolos sampai Rp 1,5 triliun. Dana yang banyak sekali untuk ukuran provinsi yang rakyatnya termiskin di Sumatera ini.

Oleh sebab itulah, kita berharap ada kalangan, khususnya LSM antikorupsi bisa terus memantau untuk apa saja dana Pokir anggota DPRA tahun 2019 ini dipergunakan. Kita berharap tidak ditemukan adanya proyek-proyek atau bantuan-bantuan fiktif nantinya. Atau jangan sampai pula menggunakan uang rakyat untuk “membeli” suara rakyat dalam pemilihan raya nanti.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved