MaTA Minta Dewan Telusuri Kekosongan Obat

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta kepada Komisi D DPRK Banda Aceh agar membentuk Panitia Khusus (Pansus)

MaTA Minta Dewan Telusuri Kekosongan Obat
SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
Koordinator MaTA, Alfian. 

BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta kepada Komisi D DPRK Banda Aceh agar membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki penyebab kekosongan obat di sejumlah Fasilitas Kesehatan (faskes) yang ada di Banda Aceh. Hal itu disampaikan MaTA dalam pertemuan di Gedung DPRK setempat, Rabu (6/2).

Karena MaTA sudah melakukan pemantauan tata kelola obat yang dilakukan pada Juli hingga September 2018. Mereka mendapati sejumlah temuan yang selanjutnya disampaikan ke DPRK Banda Aceh.

Koordinator MaTA, Alfian menjelaskan, temuan pihaknya bahwa ada Faskes di Banda Aceh yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan namun mengalami kekosongan obat. Sehingga masih ada pasien yang merupakan peserta BPJS dibebankan membeli obat atas biaya sendiri.

Padahal, katanya, berdasarkan Perpres No 12 Tahun 2013, pasien tidak boleh dibebankan untuk membeli obat karena setiap obat yang dibutuhkan wajib tersedia di faskes.

Selama pemantauan, MaTA menemukan 21 pasien yang membeli obat diluar faskes atas resep yang diberikan oleh petugas medis. Adapun biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien yang membeli obat berkisar Rp 8.000-Rp 100.000. Hasil ini, lanjutnya, menunjukkan manfaat jaminan kesehatan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

“Sebenarnya berapa jumlah peserta BPJS Kesehatan di Aceh yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat? Untuk itu perlu dilakukan audit kepesertaan untuk mengetahui angka pastinya” ujar Alfian.

Ketua Komisi D DPRK Banda Aceh, Sabri Badruddin, menyampaikan temuan MaTA menjadi masukan untuk memperbaiki kinerja pelayanan kesehatan di banda Aceh. Mereka juga sepakat terkait audit kepesertaan BPJS Kesehatan, namun hal itu menjadi wewenang Pemerintah Aceh. “Terkait Pansus, saya harus duduk kembali untuk mendiskusikannya, mengingat waktu yang sudah sangat sedikit menjelang dilaksanakan pemilihan umum pada April mendatang,” ujarnya.

Wakil Direktur RSUD Meuraxa, dr Ihsan menyebutkan, penyebab kekosongan obat di faskes dikarenakan beberapa masalah. Salah satunya adalah tidak tersedianya obat di distributor. “Tidak tersedia obat di distributor mempengaruhi stok obat di faskes. Namun kami selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan obat kepada pasien yang menggunakan jasa layanan di RSUD Meuraxa Banda Aceh,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Banda Aceh, dr Warqah Helmi menyampaikan bahwa persoalan kekosongan obat sudah disampaikan kepada Wali Kota Banda Aceh. “Akar masalah kekosongan obat sebenarnya berada di tingkat pusat dan kami sudah menyampaikan hal ini kepada Wali Kota, supaya dicarikan solusi sehingga layanan kesehatan khususnya obat-obatan tidak menghambat layanan kesehatan di Banda Aceh.” Jelasnya.(mun)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved