Proyek Tol Aceh Rp 8,4 T

PT Hutama Karya selaku Badan Usaha Tol Aceh bersama rekanan pelaksana kontruksi, PT Adi Karya, memperkirkan bahwa dana

Proyek Tol Aceh Rp 8,4 T
IST
Pengecoran tiang jembatan jalan tol Banda Aceh - Sigli di Montasik, Aceh Besar.foto/ist 

* Ruas Banda Aceh-Sigli

BANDA ACEH - PT Hutama Karya selaku Badan Usaha Tol Aceh bersama rekanan pelaksana kontruksi, PT Adi Karya, memperkirkan bahwa dana pembangunan tol Aceh ruas Banda Aceh-Sigli sepanjang 74 km menghabiskan anggaran Rp 8,4 triliun.

“Dana pembangunan proyek jalan tol Aceh itu bisa mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh, “ kata Kasatker Pengadaan Tanah jalan Tol Aceh, Alvisyah kepada Serambi di kantornya, Banda Aceh, Jumat (8/2). Alvi menjelaskan tahapan pelaksanaan proyek pembangunan jalan tol Aceh ruas Banda Aceh-Sigli, sepanjang 74 km, yakni pada Februari 2019 ini sudah memasuki pekerjaan pengeboran dan pengecoran tiang pondasi jembatan.

“Bulan lalu tahapan terakhirnya sampai pada land clearing atau pembersihan lahan sepanjang 24 km dari tanah yang sudah dibebaskan dan dibayar sekitar 800 bidang. Untuk bulan ini, sudah masuk pengeboran dan pengecoran tiang jembatan jalan tol yang mau dibangun,” ungkap Alvisyah.

Dikatakan, berdasarkan informasi dari pelaksana konstruksi jalan Tol Aceh, ruas Banda Aceh-Sigli, yaitu PT Ady Karya, pengeboran dan pengecoran tiang jembatan dilakukan bulan ini, supaya lintasan badan jalan tol yang terputus oleh sungai atau jurang cepat tersambung dengan badan jalan yang berada di sebelahnya. Hal ini dimaksudkan supaya mobilitas alat berat yang dimiiki ke badan jalan yang sudah dibersihkan, menjadi lebih lancar lagi.

Jika seluruh lintasan badan jalan tolnya sudah tersambung lurus, kata pihak PT Adi Karya, pelaksanaan pembangunan jalan beton tolnya menjadi lebih mudah dan cepat. Kondisi itu bisa membuat biaya pembangunan lebih efisien dan efektif.

Di sisi lain, PT Hutama Karya dan PT Adi Karya memohon kepada seluruh lapisan masyarakat Aceh yang tanahnya terkena lintasan badan jalan Tol Aceh ruas Banda Aceh - Sigli, bersedia digantirugi untuk digunakan sebagai lintasan jalur tol Banda Aceh-Sigli.

Jumlah tanah masyarakat yang sudah dibebaskan dan dibayar, setiap bulannya, kata Alvi, terus bertambah. Sampai akhir bulan kemarin sudah mencapai 964 bidang dari sebelumnya 800 bidang. Kalau dikonverikan kepada panjang badan jalan, sekitar 26-27 km.

Dari 964 bidang tanah masyarakat yang sudah dibebaskan, sebut Alvi, dana yang telah dikeluarkan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sekitar Rp 164,7 miliar. Dana itu sudah diterima dan dinikmati masyarakat, serta digunakan untuk kebutuhan berbagai usaha lainnya.

Proyek pembangnan jalan tol, menurut Alvi, membawa dampak positif yang luas. Disamping untuk kelancaran arus transportasi barang dan penumpang antar daerah, juga wakktu tempuh menjadi pendek, melalui jalan tol. Kegiatan usaha transportasi menjadi lebih ekonomis dan efektif.

Jalan Tol bisa mendorong berbagai sektor usaha lainnya seperti perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, jadi tumbuh dan berkembang. “ Kondisi itu akan menyerap tenaga kerja yang banyak serta bisa menurunkan jumlah pengangguran dan kemiskinan,” ujar Alvi.

Untuk itu, kata Alvi kembali, kepada masyarakat yang masih berat melepaskan tanahnya untuk dijadikan badan jalan tol, segera ikhlaskan, karena manfaat jalan tol itu cukup besar bagikesejahteraan rakyat.

Daerah-daerah yang telah memiliki ruas jalan tol, kata Alvi, kegiatan usahan mikro, kecil, dan menengah (IKM), perdagangan, transportasi, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan berkembang dengan cepat. Hal ini disebabkan, transportasi barang dan orang di daerah itu sudah sangat lancar dan tanpa batas waktu.

Sampai kini, kata Alvi, masih ada beberapa bidang tanah masyarakat di beberapa kecamatan yang belum dibayar, karena berbagai sebab. Antra lain, sengketa keluarga, ada juga yang menolak penetapan harga tanah, kemudian mengajukan ke pengadilan dan banding ke MA. Sikap masyarakat yang menolak penetapan harga tanah ke pengadilan dan Makamah Agung (MA), sangat dihargai. “Tapi setelah ada putusan MA, pemilik tanahnya bisa menerima,” kata dia.(her)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved