Surat Suara Mulai Didistribusikan

Proses pencetakan surat suara untuk Pemilu di Aceh sudah selesai dan saat ini sedang dalam proses pendistribusian

Surat Suara Mulai Didistribusikan
IST
MARINI, Komisioner Panwaslih Aceh

* Panwaslih Kesulitan Lakukan Pengawasan

BANDA ACEH - Proses pencetakan surat suara untuk Pemilu di Aceh sudah selesai dan saat ini sedang dalam proses pendistribusian ke daerah-daerah. Namun Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh mengaku kesulitan mengawasi pendistribusian tersebut.

Informasi tentang mulai didistribusikannya surat suara itu awalnya diperoleh Serambi dari Komisioner Panwaslih Aceh, Marini, yang kemudian juga dibenarkan oleh Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ranisah saat dikonfirmasi secara terpisah.

“Iya, sudah mulai didistribusikan. Kabar dari pihak penyedia, mulai tanggal 1 Februari 2019 sudah bergerak dari percetakan,” ungkap Ranisah, saat ditanyai Serambi, Sabtu (9/2).

Proses pendistribusian surat suara dari percetakan hingga sampai ke kabupaten/kota diperkirakan memakan waktu 22 hari. Oleh karena itu, hingga kemarin pihaknya memastikan belum ada kabupaten/kota yang menerima surat suara tersebut. “Belum (sampai), diperkirakan 22 hari mulai dari berangkat baru tiba di kabupaten/kota masing-masing,” sebut Komisioner KIP Aceh ini.

Jumlah surat suara yang dikirim itu dia sebutkan sebanyak jumlah daftar pemilih tetap (DPT) kabupaten/kota ditambah 2 persen.

Sementara itu, Komisioner Panwaslih Aceh, Marini, sangat menyayangkan karena akses untuk mengawasi proses tersebut sangat tertutup. Kesulitan itu tidak hanya dialami Panwaslih Aceh, tetapi juga KIP Aceh, termasuk juga penyelenggara dari provinsi lain. “Informasi yang kami terima, ada penyelenggara dari kabupaten/kota yang ingin melihat proses distribusi surat suara harus melalui proses yang berbelit-belit,” ungkapnya.

Padahal lanjut Marini, pengawasan itu penting untuk memastikan bahwa surat suara yang akan didistribusikan telah sesuai dengan ketentuan, tepat jumlah dan kualitas, serta untuk menghindari tertukarnya surat suara antar satu daerah dengan daerah lain.

Seharusnya kata dia, KPU RI terbuka dalam memberikan informasi terkait proses percetakan surat suara, bukan hanya kepada Bawaslu, akan tetapi juga ke seluruh jajaran KPU Provinsi maupun kabupaten/kota. Terkait hal itu, Bawaslu RI bahkan telah melayangkan surat ke KPU RI. “Tetapi kami mendengar belum ada balasan. Jangan sampai ketika ada berbagai macam laporan atau temuan, baru diberikan informasi,” imbuh Marini.

Panwaslih Aceh, juga Bawaslu provinsi lain, beserta seluruh jajaran di kabupaten/kota, dikatakannya, hanya menjalankan tugas yang dimandatkan sesuai dengan Undang Undang No 7 Tahun 2017 pasal 97 huruf b angka 6. Karena itu ia sangat menyayangkan jika beberapa waktu lalu ada yang menyebut dirinya tidak memahami aturan.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved