Surat Suara Mulai Didistribusikan

Proses pencetakan surat suara untuk Pemilu di Aceh sudah selesai dan saat ini sedang dalam proses pendistribusian

Surat Suara Mulai Didistribusikan
IST
MARINI, Komisioner Panwaslih Aceh

“Karena saya memahami aturan makanya perlu dilakukan pengawasan melekat untuk memastikan hal ini sesuai Perbawaslu Nomor 30 tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanan, Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum,” pungkas Marini.

Terlebih lagi pengawasan logistik akan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara secara jelas disebutkan pada pasal 341 UU 7 tahun 2017 yang berbunyi: ‘Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 dilaksanakan oleh Bawaslu’.

“Pemahaman seperti ini seharusnya tidak perlu lagi ada pro kontra. Kita ketahui bersama bahwa penyelenggara pemilu ini tidak hanya KPU saja, melainkan ada Bawaslu dan DKPP. Hal ini jelas disebutkan pada UU7 tahun 2017 pasal 1 ayat 7,” ucapnya.

Karena itu, untuk menyukseskan Pemilu 2019, pihaknya sangat mengharapkan kerja sama seluruh pihak dan tetap harus berpikir positif. Ia juga mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk terus terlibat dalam melakukan pengawasan partisipatif pada Pemilu 2019.

Dalam kesempatan itu, Komisioner Panwaslih Aceh, Marini, juga menyampaikan temuan hasil pengawasan logistik Pemilu yang dilakukan Panwaslih kabupaten/kota. Di antaranya adalah segel yang di beberapa daerah tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam SK KPU Nomor 999/HK.03.I-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

“Segel yang tidak sesuai standar ini ditemukan di Kota Subulussalam, Lhokseumawe, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara. Untuk daerah lain juga sedang dilakukan pengawasan, kami masih menunggu laporan yang masuk,” kata Marini.

Disebutkannya, ada tiga hal ketidaksesuaian spesifikasi dari segel tersebut, yaitu warna cetakan tidak sama, terlalu tipis hingga mudah sobek, dan perekatnya kurang sehingga sehingga mudah terlepas. “Rekomendasi telah disampaikan kepada KIP Kabupaten/Kota untuk memenuhi segel sesuai dengan ketentuan pada PKPU Nomor 35 Tahun 2018,” ucap Marini.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved