Panwaslih Surati Plt Gubernur

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh menyurati Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah

Panwaslih Surati Plt Gubernur
FAIZAH, Ketua Panwaslih Aceh 

* Untuk Mengingatkan Netralitas ASN

BANDA ACEH - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh menyurati Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, untuk mengingatkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aceh, sehubungan dengan tahapan Pemilu 2019 yang sedang berlangsung.

Surat bernomor 065/K.AC/PM.00.01/II/2019 itu dikirim Jumat (8/2), dengan tembusan kepada sejumlah pihak, salah satunya kepada pimpinan partai politik nasional dan partai politik lokal di Aceh.

“Iya benar, itu sebagai upaya preventif kita dalam mengawasi dan mengingatkan ASN di Aceh agar tetap netral dan tidak terlibat politik praktis dalam tahapan Pemilu 2019 yang sedang berlangsung,” kata Ketua Panwaslih Aceh, Faizah kepada Serambi, kemarin.

Faizah menerangkan, dalam surat itu, pihaknya mengingatkan pucuk pimpinan pemerintahan di Aceh yakni Plt Gubernur Aceh agar benar-benar mengimbau semua ASN tidak terlibat dalam politik praktis atau terlibat dalam suksesi calon peserta pemilu tertentu.

“Aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan kebijakan harus berpedoman pada azas netralitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf F Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,” demikian bunyi point pertama surat tersebut.

Terkait tahapan pemilu yang sedang berlangsung, dalam Pasal 280 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 juga tegas melarang ASN terlibat dalam tim atau pelaksanaan kampanye, baik itu untuk calon presiden/wakil presiden maupun calon anggota legislatif di semua tingkatan parlemen.

“ASN dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu, sebelum dan sesudah masa kampanye. Ini diatur dalam Pasal 283 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017,” kata Faizah mengutip point dalam surat tersebut.

Dalam surat itu juga diingatkan, ASN dilarang memberi dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, dan calon anggota legislatif dengan cara; ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan mengenakan atribut partai atau atribut ASN, peserta kampanye dengan mengerahkan ASN yang lain, atau ikut berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

“Juga dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon peserta pemilu,” kata Faizah.

Ketua Panwaslih Aceh, Faizah, juga mengingatkan akan sanksi bagi ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis. Ia mengatakan, bagi ASN yang menjadi anggota atau pengurus partai politik bisa mendapatkan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat.

Bagi ASN yang melanggar semua ketentuan netralitas ASN selama tahapan pemilu juga bisa dipidana kurungan paling lama satu tahun penjara dan denda Rp 12 juta. “Kita berharap semua ASN di lingkungan Pemerintah Aceh agar tetap bisa menjaga netralitas dan tidak berafiliasi dengan partai tertentu,” kata Faizah.

Ditanya Serambi apakah selama ini Panwaslih Aceh atau Panwaslih kabupaten/kota mendapatkan ASN yang melanggar netralitas tersebut, Faizah mengaku menerima laporan ada ASN di Subulussalam dan Pidie yang didapati terlibat mengampanyekan calon tertentu. “Yang di Subulussalam kalau tidak salah sudah diteruskan suratnya ke Komisi ASN, kalau yang satu lagi saya belum dapat info,” demikian Faizah.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved