Pengelolaan APBA Harus Transparan

Pengesahan APBA 2019 yang tepat waktu beberapa waktu lalu dinilai sebuah prestasi karena menjadi pengesahan

Pengelolaan APBA Harus Transparan
TAUFIQ A RAHIM,Akademisi Unmuha Aceh

BANDA ACEH - Pengesahan APBA 2019 yang tepat waktu beberapa waktu lalu dinilai sebuah prestasi karena menjadi pengesahan anggaran tercepat pascareformasi dan era rehab rekon Aceh. Namun, pengesahan cepat haruslah dibarengi dengan proses realisasi anggaran yang tepat sasaran untuk pembangunan Aceh yang lebih berhasil guna.

Pengamat politik dan pemerintahan Aceh, Dr Taufiq A Rahim mengatakan hal itu kepada Serambi, di Banda Aceh, Minggu (10/2) siang, sebagai responsnya atas pengesahan anggaran yang cepat, namun setelah itu pada tahap realisasinya terkesan tak lagi transparan.

“Pengesahan anggaran yang tepat waktu bukan sebuah prestasi jika tidak dibarengi dengan realisasi anggaran yang tepat sasaran dan terbuka. Anggaran yang lebih dari 17 trilun rupiah itu kini kembali jadi pertanyaan publik. Sejauh mana sudah berjalan serta bagaimana realisasinya?” kata Taufiq A Rahim

Pada awal Januari 2019, katanya, dengan bangga Pemerintah Aceh mengumumkan lelang proyek. Hal itu dimaksudkan untuk keterbukaan publik, dilangsungkan segalanya secara elektronik. Namun, kata Taufiq, apakah sekarang ini bisa disampaikan secara terbuka siapa pemenang tender proyek?

“Sementara sistem elektronik/website tidak semua rakyat atau publik dapat mengaksesnya atau mengetahui siapa pemenang tender proyek. Jangan-jangan ini hanya sekadar kamuflase keterbukaan informasi publik dengan elektronik, padahal pemenang atau pemilik proyek sudah ada,” ujarnya.

Oleh karena itu, akademisi Universitas Muhammadiyah ini menghendaki, pengelolaan APBA 2019 dan pengerjaan proyek di Aceh tahun ini haruslah terbuka, tidak boleh ditutup-tutupi. “Bisa jadi anggaran belanja proyek APBA 2019 dikuasai orang dan atau kelompok tertentu, juga ada transaksional politik elite Aceh yang memanfaatkan APBA untuk kepentingan politik 2019,” kata Taufiq.

Jika konsisten dengan era keterbukaan informasi publik Aceh, lanjut Taufiq, maka sudah saatnya disampaikan ke publik atau permudah publik untuk mengakses informasi APBA 2019. Menurutnya, jangan selalu berlindung di balik informasi rahasia negara, padahal rakyat mengharapkan dampak nyata dari qanun APBA 2019. “Harus bermanfaat bagi perubahan kehidupan serta perekonomian Aceh, jangan hanya omong kosong,” timpal Taufiq.

Dia berharap, jangan sampai APBA 2019 yang disahkan dengan cepat menjadi qanun, selanjutnya akan menambah jumlah elite Aceh yang terjerat korupsi dan menginap di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atau jangan-jangan, katanya, mempercepat pengesahan APBA hanya untuk kepentingan kebijakan politik anggaran demi modal politik Pemilu 2019.

“Sementara itu implikasi pengesahan anggaran yang cepat kemudian tidak lagi transparan, sehingga publik tidak mengetahuinya, termasuk siapa yang mengelola dan menguasai dana pokok pikiran/pokir (dana aspirasi) yang semakin menjadi perhatian publik,” kata Taufiq.

Taufiq mendesak, saatnya kini Pemerintah Aceh menyampaikan serta membuka ke ruang publik jabaran perkembangan APBA 2019 sebagai realisasi yang mendengungkan keterbukaan informasi publik. “Atau terus berusaha menutup-nutupi agar dapat menguasai dan menggunakan anggaran belanja publik APBA untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,” demikian Taufiq A Rahim. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved