Opini

Politik Akal Sehat

POLITIK dan akal sehat? Adalah suatu pertanyaan paling mendasar dalam mencermati dinamika dalam pesta demokrasi

Politik Akal Sehat
TRIBUNNEWS/DANANG TRIATMOJO
KPU RI resmi mengumumkan daftar calon legislatif (caleg) berstatus mantan terpidana korupsi yang ikut kontestasi Pemilu 2019. 

Oleh Aryos Nivada

POLITIK dan akal sehat? Adalah suatu pertanyaan paling mendasar dalam mencermati dinamika dalam pesta demokrasi, pemilihan umum (pemilu), termasuk Pemilu 2019 ini. Masihkah masyarakat Indonesia sebagai pemilih menggunakannya, sebelum menentukan pilihan politiknya?

Akal sehat merupakan petunjuk bagi siapa pun, sebelum menentukan sikap dan arah suara yang akan diberikan kepada siapa. Akan tetapi hampir sepanjang perjalanan pesta demokrasi di Indonesia, akal sehat seakan alpa dipraktikkan. Bahkan bukan dijadikan penuntun, tetapi dibutakan pada ketidakjelasan informasi yang membuat semakin tumpulnya akal sehat.

Sebelum jauh membahas pentingnya akal sehat dalam politik, terlebih dulu memahami filosofi dari akal sehat itu sendiri. Akal sehat didefinisikan sebagai “penilaian akurat”, kemampuan seseorang untuk menilai dan membuat keputusan dengan menggunakan kecerdasan. Mirisnya akal sehat, sekali lagi bisa dikatakan menjadi tumpul karena media, teman sebaya, atau opini populer membentuk akal sehat versi kepentingan mereka.

Menuju Pemilu 2019
Hal ini tercermin dalam kondisi kekinian di Pemilu 2019 hingga mendekati hari pencoblosan pada 17 April nanti. Di mana elite politik mempraktikkan segala cara yang diterima akal sehat, di antaranya memproduksi berita bohong alias hoaks. Pendistribusian informasi hoaks ini, bukan saja pada tatanan sosialisasi visi, misi, dan program kerja, tetapi juga terwujud dalam perilaku memburukkan lawan politik, mengkambing-hitamkan, dan cenderung membentuk loyalitas tidak jelas (absurd).

Semakin menurunnya kualitas berdemokrasi, dimana sulit membiasakan menggunakan akal sehat, maka dengan sendirinya berarti elite politik yakni partai politik dan kelembagaan pendidikan dapat disimpulkan telah “gagal” membangun paradigma kualitas sumber daya manusianya yang mumpuni, serta bertindak berbasiskan akal sehat dalan praktik berpolitik.

Esensi tertinggi keberadaan dua institusi tersebut, memastikan komitmen dan cita-cita melahirkan generasi ke depannya yang tetap menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam berpolitik. Jangan sampai negara ini hancur karena salah memilih pemimpin dan salah mempercayai orang-orang yang akan diamanahkan di legislatif dan eksekutif.

Kecewanya mereka menutup hati nurani dan pikiran, sehingga pragmatis dan opurtunis tampak lebih marak dikedepankan ketimbang akal sehat. Sudah menjadi kewajiban siapa pun, kelembagaan ataupun personal seseorang menerapkan dan mengisi dengan orang-orang baik, yang berpikiran baik, memperjuangkan hal-hal yang baik, menjunjung tinggi rasionalitas berpolitik di legislatif dan eksekutif, bukan malah sebaliknya. Begitu pula halnya dengan politik yang baik adalah yang berpijak pada pertimbangan akal sehat.

Jika hal itu dapat terwujud, maka bisa dipastikan pemimpin yang terpilih diyakini bisa memberi solusi untuk mengatasi persoalan di masyarakat. Jangan sampai pemimpin yang terpilih tanpa menggunakan akal sehat menjadi sumber masalah dan kehancuran bangsa dan negara ini.

Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Aceh agar benar-benar selektif menyerap informasi dan data terkait dinamika maupun latarbelakang calon keterwakilan di parlemen maupun sebagai presiden nantinya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved