Produk Lokal Harus Bangkit

Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali menyatakan, sangat mendukung imbauan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah

Produk Lokal Harus Bangkit
SERAMBINEWS.COM/JALIMIN
Pedagang sedang menjajakan souvernir PORA XIII di seputaran Jalan Sudirman, Kota Jantho. 

BANDA ACEH - Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali menyatakan, sangat mendukung imbauan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang meminta agar para Bupati dan Wali Kota memprioritaskan penggunaan produk lokal di berbagai kegiatan, seperti seminar, pelatihan, atau kegiatan sejenis.

Mawardi mengatakan, di Aceh Besar terdapat ratusan unit usaha perajin bordir yang memproduksi tas bordir untuk kegiatan pelatihan maupun seminar. “Jika setiap kegiatan itu digunakan produk lokal, selain dapat meningkatkan penghasilan pengrajin, hal itu juga akan membangkitkan semangat para pengrajin untuk memroduksi tas bordir,” ujarnya.

Untuk memprioritaskan penggunaan produk lokal di berbagai pegiatan, Mawardi mengatakan akan segera meneruskan imbauan Plt Gubernur Aceh itu kepada Satuan Perangkat Kerja kabupaten (SKPK). Tujuannya, agar mereka memprioritaskan penggunaan produk lokal lebih dulu. Kalau tidak ada barangnya, baru bisa menggunakan produk luar Aceh.

Menurut Mawardi, kebijakan Plt Gubernur Aceh itu akan membangkitkan usaha perajin industri kecil dan menengah (IKM) di pedesaan dan perkotaan. Di Aceh Besar sendiri, katanya, sangat banyak usaha kerajinan bordir yang menghasilkan berbagai produk berkualitas.

“Saya yakin, kalau produk-produk kerajinan itu diprioritaskan dalam setiap kegiatan, maka income para pengrajin akan meningkat. Dengan begitu, daya beli juga akan semakin tumbuh,” ujarnya.

Apalagi, kata Mawardi, dari informasi yang berkembang, anggaran untuk untuk pembelian tas pelatihan dalam APBA 2019 nilainya mencapai Rp 21 miliar lebih. Ini merupakan nilai uang yang sangat besar. “Jika kita ambil rata-rata harga tas bordir untuk pelatihan dan seminar itu Rp 50.000 saja, maka jumlah tas yang dibutuhkan sangat banyak mencapai 420.000 buah,” jelasnya.

Itu, tambahnya, baru untuk beli tas, belum lagi beli makanan dan minuman. Nilai untuk makanan dan mimuman akan lebih besar lagi nilainya. “Jika kebijakan itu diterapkan, maka dapat mempercepat perunanan angka kemiskinan di Aceh. Karena, dengan pemberdayaan produk lokal, pendapatan masyarakat miskin yang bekerja di sektor usha IKM akan bertambah,” pungkas Mawardi Ali.

Pakar Ekonomi Unsyiah, Rustam Effendi mengatakan, kebijakan Plt Gubernur Aceh itu harus disikapi dengan upaya peningkatan produksi produk hasil kerajinan IKM di Aceh. Tidak hanya produk tas bordir, tapi juga untuk industri makanan dan minuman.

Misalnya, kata Rustam, air mineral kemasan dan makanan produk lokal menjadi tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, untuk melakukan pemetaan dan pendataan. Daerah mana saja yang memiliki IKM tas bordir, maupuan IKM makanan dan minuman.

Di samping itu, pemerintah juga perlu menggerakkan secara massal asosiasi IKM agar mereka bisa menghasilkan produk yang mampu memenuhi permintaan pasar. Sebab, kalau kebijakan Plt Gubernur itu tidak disikapi secara massal, baik oleh SKPA maupun dunia usaha lainnya, termasuk bank, maka kebijakan itu tidak menjadi daya dorong peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi IKM. “Semuanya harus bergerak serentak untuk menyikapinya, baru kebijakan itu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama untuk nonmigas,” tandas Rustam Effendi.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved