Data Kependudukan Warga Diblokir

Sebanyak 8.404 data kependudukan milik warga Lhokseumawe diblokir Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Data Kependudukan Warga Diblokir
Serambinews.com
Dua staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pidie Jaya mengarahkan warga saat perekaman data untuk pembuatan e-KTP, Senin (28/1/2019) 

* Belum Lakukan Perekaman E-KTP

LHOKSEUMAWE – Sebanyak 8.404 data kependudukan milik warga Lhokseumawe diblokir Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena belum melakukan perekaman E-KTP. Menyusul pemblokiran itu, maka warga tidak bisa melakukan pengurusan administrasi seperti kebutuhan di BPJS, paspor, dan lainnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Lhokseumawe, Taufik SSos MSP kepada Serambi menyebutkan, sesuai data hingga Senin (11/2), dari 133.012 warga Lhokseumawe yang wajib memiliki KTP, sebanyak 119.206 sudah melakukan perekaman. Sementara yang belum melakukan perekaman berjumlah 13.806 orang.

Ia melanjutkan, dari 13.806 orang yang belum melakukan perekaman, ternyata 8.404 diantaranya adalah warga yang sudah berumur 23 tahun ke atas. “Sesuai keputusan Kementerian Dalam Negeri, bila belum melakukan perekaman hingga 31 Desember 2018 lalu, maka data kependudukan mereka akan diblokir. Untuk saat ini, ada delapan ribu lebih warga Lhokseumawe yang data kependudukanya sudah diblokir,” tegasnya.

Pada sisi lain, Taufik secara terbuka mengakui, dari 119.206 yang sudah melakukan perekaman, sebanyak 3.228 warga diantaranya masih memegang surat keterangan. Hal ini saat mereka melakukan perekaman dulunya, blangko e-KTP sedang kosong.

Kadisdukcapil Lhokseumawe memastikan, bahwa mulai Kamis (14/2) ini, pihaknya sudah menyiapkan tujuh ribu blangko E-KTP. Untuk itulah, ia mengharapkan bagi warga yang masih memegang surat keterangan atau belum melakukan perekaman, supaya segera mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil. Apalagi, tidak dipungut biaya apa pun.

“Bagi yang sudah memegang surat keterangan untuk menggantikan dengan E-KTP, agar dapat melengkapi fotokopi akta nikah untuk yang sudah menikah. Hal ini untuk validasi data pada kartu keluarga versi (7.1),” demikian Taufik.(bah)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved