Opini

Independensi Pers dan Gosip Pilpres

HARI Pers Nasional (HPN) baru saja diperingati pada 9 Februari 2019. HPN diselenggarakan untuk merayakan hari jadi Persatuan

Independensi Pers dan Gosip Pilpres
SERAMBINEWS.COM/MAHYADI
Santunan anak yatim pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Aceh Tengah. 

Oleh Ribut Lupiyanto

HARI Pers Nasional (HPN) baru saja diperingati pada 9 Februari 2019. HPN diselenggarakan untuk merayakan hari jadi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), didasarkan pada Keputusan Presiden No.5 pada tahun 1985. Keputusan Presiden Soeharto pada 23 Januari ini menyatakan bahwa pers nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Tahun ini HPN bersamaan dengan tahun politik. Satu isu menyangkut pers adalah otokritik indenpendensinya. Banyak pemilik media adalah pimpinan parpol dan tim sukses capres. Keberimbangan berita tidak pelak sulit didapatkan khalayak.

Perang opini dan sosialisasi terus menghiasi media massa dan media sosial. Sayangnya, dinamika tersebut terasa masih miskin dari adu gagasan sebagai esensi demokrasi. Fenomena yang terjadi justru praktik kotor yang menodai dan menyebabkan degradasi kualitas demokrasi, misalnya kampanye hitam. Kampanye hitam sebagian besar diawali dan didasari oleh gosip politik yang berseliweran liar.

Gosip politik
Gosip politik adalah wajar dan niscaya dalam dinamika pesta demokrasi. Kahlil Gibran dalam puisinya berujar “Jika engkau mengabarkan rahasiamu kepada burung, jangan salahkan burung jika berkicau kepada angin. Dan angin menghembuskannya ke seluruh dunia”.

Gosip politik tidak hadir baru saja. Pada zaman Majapahit dan Mataram sudah ada orang-orang yang dibayar khusus oleh istana untuk menghembuskan kabar-kabar tertentu, guna mempengaruhi alam pikir rakyat. Pujangga, brahmana, penyair, atau sekadar kecudan telik sandi (informan, intelijen), adalah para pengabdi penguasa untuk menyerap atau justru menghembuskan kabar-kabar tertentu.

Gosip politik era kini semakin cepat menarik perhatian publik seiring kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Futurolog, John Naisbitt dalam bukunya Megatrends 2000 menyatakan, siapa yang menguasai informasi dan komunikasi dipastikan akan menguasai dunia.

Pola pergerakan gosip politik dapat dipahami melalui kajian komunikasi massa (Biaro, 2012). Pertama, pertarungan politik terkunci pada soal persepsi. Persepsi menyingkirkan faktor-faktor lain, seperti kebenaran, faktualitas, dan validitas.

Kedua, gosip akan menggelembung dalam kontestasi politik, karena memang direproduksi secara sistematis, intensif, dan dalam kemasan sebaik-baiknya.

Dan, ketiga, melekat dalam identitas gosip itu sendiri yang senantiasa blur (samar). Rekayasa gosip politik adalah senjata multi fungsi yang berguna untuk menutupi, mengelabuhi, dan mengalihkan.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved